REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Pemerintah Korea Selatan akan mengusulkan uji coba jalur kereta inter-Korea yang menghubungkan Seoul dan ibukota Korea Utara, Pyongyang, serta dua kota lain, Sinuiju dan Rajin.

Usulan itu juga mencakup Pusat Kebudayaan Inter-Korea di Seoul dan Pyongyang untuk mengenalkan kebudayaan Korea secara lebih menyeluruh.

Program ini masuk dalam kebijakan Menteri Persatuan Korea, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Urusan Veteran serta Presiden Park Geun-hye tahun ini dalam rangka peringatan 70 Tahun Kemerdekaan Korea atas penjajahan Jepang.

Pembicaraan dengan Korea Utara sendiri akan diawali dari isu persatuan inter-Korea. Belum ada tanggal pasti kapan rencana ini akan berjalan karena masih menunggu keputusan sikap Korea Utara.

Payung hukum untuk rencana ini sedang disiapkan agar program dapat berjalan sistematis dan konsisten. Kerangka kerja yang ditetapkan ini diharapkan bisa berlanjut di masa pemerintahan setelah Presiden Park, demikian dilansir Korea Times, Senin (19/1).

Komite Kepresidenan Persiapan Persatuan diharapkan bisa segera dibentuk begitu acuan hukum selesai dibentuk.

Sebelumnya pada Juli lalu, Komite Pita Biru telah dibentuk untuk mewujudkan inisiatif pertukaran lintas batas termasuk untuk konstruksi infrastruktur yang menandai kemajuan hubungan dua Korea ini.

Jalur kereta yang menghubungkan Seoul-Pyongyang diharapkan bisa melebar pada penyatuan bidang lain termasuk lingkungan, budaya dan olahraga.

Pemerintah Korea Selatan juga tengah mengusulkan berdirinya kantor PBB untuk mengawasi perdamaian di Zona Bebas Militer (DMZ).

Seoul sudah memutuskan hubungan ekonomi dengan Pyongyang sejak 2010 lalu. Perdagangan inter-Korea dan pariwisata jadi salah satu pemasukan berharga bagi Korea Utara.

Presiden Park sendiri mengajukan beberapa syarat sebelum segala program impian ini terwujud. ''Saya harap Korea Utara juga mau berusaha bersikap kooperatif menciptakan situasi kondusif,'' kata Park

Fuji Pratiwi

Ikuti Whatsapp Channel Republika