REPUBLIKA.CO.ID, SURIAH -- Beberapa pabrik senjata kimia di Suriah mulai dihancurkan. Penghancuran pabrik senjata kimia ini sudah dimulai sejak Desember 2014 oleh Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW).
Juru Bicara OPCW, Peter Sawczak mengatakan, penghancuran sisa pabrik senjata kimia di Suriah akan tetap dilanjutkan meskipun cuaca buruk. "Operasi pemusnahan direcomendasikan pada Desember (2014)," Peter Sawczak dikutip AFP.
Sebelumnya pemerintah Suriah telah mengumumkan akan menghancurkan 12 hangar dan terowongan pada November 2014. Tapi pekerjaan tersebut terhenti karena kontraktor yang diminta untuk menghancurkan hangar dan terowongan keluar dari proyek.
Saat memberikan laporan ke Persatuan Bangsa Bangsa (PBB), Pemerintah Suriah mengatakan, dua perusahaan telah diberikan proyek untuk menghancurkan hangar dan terowongan. Namun, dua perusahaan tersebut masih menunggu bahan peledak dan peralatan lainnya.
Sebelumnya, OPCW yang mengawasi penghancuran pabrik senjata kimia ini, Juli lalu memberikan masa tenggat 60 hari ke Damaskus untuk menghancurkan situs senjata kimianya. Penghancuran pabrik tersebut dimulai dari terowongan dan hangar.
Duta Besar PBB Suriah, Bashar Jaafari menyampaikan proses penghancuran pabrik senjata kimia di Suriah akan selesai pada Juni 2015. Kata Bashar Jaafari, Suriah telah menonaktifkan lokasi produksi sejak Oktober 2013. Namun, struktur bangunan akan dihancurkan pada tahun ini. Sebanyak 1.300 metrik ton senjata kimia telah dihapus dari suriah.
“Yang dihancurkan kebanyakan kapal-kapal angkatan laut AS MV Cape Ray,” ujar Duta Besar PBB Suriah, Bashar Jaafari, Selasa (20/1)
Setelah Agustus 2013, serangan Sarin di luar Damaskus mendapat kecaman dari masyarakat Internasional. Begitupun dengan Amerika Serikat yang mengancam tindakan militer terhadap Damaskus sampai mereka menyutujui pelucutan senjata kimia.
Sedangkan Damaskus dan pemberontak masih saling menuduh menggunakan senjata kimia, termsuk klorin yang menyebabkan 200.000 orang tewas dalam kurun waktu empat tahun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika