REPUBLIKA.CO.ID,NEW DELHI --Sebuah laporan intelijen dalam pemerintahan Perdana Menteri India, Narendra Modi menuduh beberapa LSM yang didanai asing, khususnya Greenpeace mengulur-ulur waktu pelaksanaan proyek infrastruktur besar atas perintah kekuatan asing tak dikenal.

Maka, pemerintah India membekukan rekening dan pendanaan Greenpeace sejak Juni tahun lalu. Terdapat tujuh sektor pembangunan yang menjadi sasaran kampanye negatif LSM asing, seperti listrik tenaga nuklir, pertambangan uranium, listrik tenaga surya dan tenaga air, bioteknologi pertanian, industri ekstraktif, dan megaproyek industri yang bertujuan mengangkat negara India dari keterbelakangan.

Proyek tambang batu bara the Mahan yang bekerja sama dengan Essar Energy dan Hindalco Industries, misalnya. Kampanye LSM asing tersebut mengatakan, proyek ini akan membuka kawasan hutan seluas 385 mil persegi.

Proyek tersebut sudah disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup di India pada Februari lalu dan masih belum berjalan sampai sekarang. Mantan Perdana Menteri India, Manmohan Singh sebelumnya mengeluhkan LSM asing yang menghalangi proyek perluasan tenaga nuklir dan pengenalan produk rekayasa genetika di India.

Selasa ini, Pengadilan Tinggi India memerintahkan pemerintah untuk membuka blokir dana terhadap Greenpeace. Pengadilan memutuskan bahwa pembekuan dana Greenpeace adalah sewenang-wenang dan tidak konstitusional.

"Ini adalah pembenaran dari pekerjaan kami dan peran LSM berkampanye untuk pembangunan berkelanjutan," kata Direktur Eksekutif Greenpeace India, Samit Aich, dilansir dari  the Guardian, Rabu (22/1).

Meski demikian, belum ada reaksi dari Kementerian Dalam Negeri India terkait keputusan terbaru ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika