REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Kelompok hak asasi manusia Israel, yang menamakan diri mereka B'Tselem, yang diidentifikasi sebagai sayap kiri Negeri Zionis, mengatakan Hamas melanggar aturan internasional, menembak dari daerah sipil selama perang 50 hari dengan Israel.
Tapi B'Tselem mengatakan bahwa pelanggaran oleh satu sisi tidak memberikan kekuasaan penuh ke sisi lain mengenai kewajiban-kewajiban internasional. Kritikan itu dilontarkan
B'Tselem menyimpulkan, bagaimanapun, Israel tidak sengaja mencoba untuk melukai warga sipil. Mereka menyalahkan eselon pemerintah dan tentara karena tak membuat kebijakan mengenai penyerangan ke bangunan tempat tinggal bahkan setelah banyak kasus.
Dalam banyak kesempatan, sistem peringatan kepada warga atau penembakan rudal peringatan tak dipahami dan tak efektif. Laporan B'Tselem berisi kesaksian memilukan dari 13 korban yang rumah terkena serangan. Menurut B'Tselem, warga telah kembali memasuki gedung dan sedang dalam perjalanan menaiki tangga atau naik di atap ketika rudal menghantam.
Militer mengatakan warga telah kembali ketika itu terlalu terlambat untuk mengarahkan jalannya rudal. Dalam beberapa kasus, B'Tselem menduga adanya kehadiran militan di rumah yang menjadi sasaran. Namun dengan tidak adanya penjelasan rinci dari militer, B'Tselem tidak dapat menentukan apakah bangunan dapat dianggap sasaran militer yang sah.
Mantan Kepala Departemen Hukum Militer Internasional, Pnina Sharvit Baruch mengatakan, target biasanya didasarkan pada laporan intelijen dan militer tidak mungkin untuk memberikan penjelasan rinci yang mungkin mengekspos sumber intelijen.
Secara terpisah, Badan Bantuan dan Pekerjaan (UNRW) PBB mengatakan ia telah dipaksa untuk menghentikan program bantuan tunai ke Gaza. Bantuan sebelumnya dimaksudkan untuk membantu puluhan ribu rumah yang rusak atau hancur selama konflik atau untuk memberikan subsidi sewa.
"Kita berbicara tentang ribuan keluarga yang terus menderita selama musim dingin ini dengan penampungan yang tidak memadai," kata Direktur UNRW di Gaza Robert Turner.
UNRW selama ini membantu warga Palestina yang terdaftar sebagai pengungsi. Mereka mengatakan telah menerima hanya 135 juta dolar dana yang dikucurkan dari 720 juta. Dana tersebut untuk membayar untuk program UNRW di Palestina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika