REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Para Menteri Luar Negeri Uni Eropa telah menyetujui perpanjangan sanksi untuk Rusia hingga September. Perpanjangan sanksi dilakukan terkait serangan di Mariupol, Ukraina Timur, pekan lalu.
Pada Kamis (29/1), para menteri bertemu di Brussels untuk menyepakati perpanjangan sanksi ke Rusia. Sebelumnya Uni Eropa telah memberlakukan sanksi larangan visa dan pembekuan aset pada sejumlah pejabat Rusia dan separatis pro-Rusia, atas aneksasi Crimea. Sanksi awal akan berkahir pada Maret tahun ini, keputusan Kamis akan memperpanjang sanksi hingga September.
"Kami menunjukkan Uni Eropa siap mengambil tindakan lebih lanjut," ujar Kepala Urusan Luar Negeri Uni Eropa Federica Mogherini.
Mogherini mengatakan, Uni Eropa setuju untuk memperpanjang sanksi yang sebelumnya dijatuhkan pada sekitar 130 orang yang dianggap terlibat dalam konflik di Ukraina. Tak hanya memperpanjang, Uni Eropa juga berencana menambah nama-nama pejabat Rusia maupun separatis pro-Rusia ke dalam daftar sanksi larangan visa dan pembekuan aset. Rencananya nama-nama baru tersebut akan dikonfirmasi 9 Februari mendatang.
Sanksi lanjutan diharapkan dapat memberikan tekanan lebih pada Rusia dan separatis, setelah serangan akhir pekan lalu di Mariupol.
Saat itu sebuah roket mengahantam distrik di timur yang padat penduduk. Insiden tersebut menewaskan 30 orang dan membuat lusinan warga lain terluka. Di duga serangan berasal dari wilayah yang dikuasai separatis.
"Kami berharap ini dapat memberi tekanan, khususnya pada Rusia, untuk membuat langkah positif dan mencegah langkah negatif yang kita telah saksikan dalam beberapa hari terakhir," ujar Mogherini.
Meski mayoritas setuju, ada pula yang tak menyetujui pemberian sanksi lanjutan untuk. Yunani salah satunya, melalui Menteri Luar Negerinya Nikos Kotzias, Yunani menyatakan Rusia tak bertanggung jawab dengan perkembangan baru di Ukraina. Dalam pernyataan berasama ia menyatakan ingin menghapus usulan sanksi baru.
Kortzias percaya sanksi baru untuk Rusia tak akan membuahkan hasil. Ia malah mempertanyakan, apakah Uni Eropa berencana menghancurkan Rusia. Hal itu menurutnya justru bisa berimbas pada seluruh Eropa.
"Jika Anda menjatuhkan sanksi, Anda harus tahu konsekuensinya. Misalnya, sanksi ini menciptakan masalah keuangan untuk Yunani," kata Kotzias.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
