REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Daftar pejabat Venezuela yang dilarang memasuki Amerika Serikat telah diperluas, dan sekarang termasuk anggota keluarganya. Langkah-langkah memperpanjang sanksi kepada para pejabat itu diduga telah melanggar hak asasi manusia.

Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada saat itu menggambarkan langkah pembatasan visa itu sebagai sanksi imperialis kurang ajar.

"Kami mengiriman pesan yang jelas bahwa pelanggar hak asasi manusia, mereka yang mendapat keuntungan dari korupsi masyarakat, dan keluarga mereka tidak diterima di Amerika Serikat," kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, Jen Psaki, seperti dilansir BBC, Selasa (3/2).

Sanksi pada bulan Desember itu ditujukan untuk para pejabat yang dituduh atas peran mereka dalam menekan protes anti-pemerintah yang mengguncang Venezuela dalam enam bulan pertama di tahun 2014.

Pembatasan visa diumumkan sehari setelah Maduro menuduh Wakil Presiden AS Joe Biden merencanakan kudeta terhadap pemerintahan sosialisnya selama pertemuan puncak energi para pemimpin Karibia di Washington.

Kantor Biden menyebut tuduhan itu tidak berdasar dan terang-terangan palsu. "Tuduhan Presiden Maduro adalah jelas bagian dari upaya untuk mengalihkan perhatian dari situasi mengenai Venezuela, yang meliputi pelanggaran berulang kebebasan berbicara, berkumpul, dan protes hukum," kata sebuah pernyataan dari kantor Biden.

Ikuti Whatsapp Channel Republika