REPUBLIKA.CO.ID, KIEV -- Presiden Prancis Francois Hollande dan Kanselir Jerman Angela Merkel akan melakukan pembicaraan di Moskow, Rusia untuk menghentikan pertempuran yang memanas di Ukraina timur.
Seperti diberitakan BBC, Jumat (6/2), pertemuan mereka dengan Presiden Vladimir Putin menyusul pembicaraan darurat di Kiev dimana rencana perdamaian baru diajukan. Gencatan senjata sementara di Debaltseve telah diumumkan agar warga sipil bisa dievakuasi.
Isu mengenai Ukraina juga akan dibahas dalam konferensi tahunan multilateral di Munich dan pertemuan dengan Wakil Presiden AS Joe Biden dan pejabat tinggi Uni Eropa di Brussels. Menteri Luar Negeri AS John Kerry yang juga berada di Kiev mengatakan AS menginginkan solusi diplomatik dan akan mengawasi agresi Rusia.
Dalam beberapa pekan terakhir pertempuran meningkat di Debaltseve. Pasukan Ukraina bertempur mempertahankan kota tersebut dari kelompok separatis. Konvoi bus kosong terlihat menuju kota tersebut, Jumat, untuk mengevakuasi warga sipil yang berlindung di tempat penampungan antibom di bawah tanah. Jumlahnya sekitar 30 bus.
Mereka didampingi kelompok pengawas dari OSCE, polisi separatis dan militer. Saksi mata Reuters mengatakan konvoi serupa yang dikuasai pasukan Ukraina sedang menuju Debaltseve dari Artemivsk.
AS sedang mempertimbangkan permintaan Ukraina untuk senjata yang lebih baik menghadapi kelompok separatis. Kamis lalu, Merkel dan Hollande mendiskusikan rencana perdamaian dengan Presiden Ukraina Petro Poroshenko, namun tidak memberikan rincian.
Pertanyaan besar yang akan dibahas meliputi rencana gencatan senjata baru, bagaimana pelaksanaannya dan status mendatang atas zona konflik. Kenyataan Merkel setuju datang ke Moskow untuk pertama kalinya sejak konflik dimulai menyiratkan dia melihat harapan adanya kompromi.
Juru bicara Kremlin mengatakan Putin akan membicarakan kemungkinan tercepat untuk mengakhiri perang sipil di Ukraina.
"Kita harus mencapai perdamaian. Tapi kami tidak akan mempertimbangkan apapun yang meremehkan integritas teritorial Ukraina," kata Perdana Menteri Ukraina Arseniy Yatsenyuk dalam konferensi pers bersama dengan Kerry, Kamis (5/2).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
