REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Ratusan warga Palestina berdemonstrasi di luar Kantor Perwakilan Mesir di Kota Gaza, Jumat (6/2), untuk memprotes keputusan pengadilan Mesir menunjuk sayap bersenjata Hamas, Brigade Ezzedine al-Qassam, sebagai kelompok teroris.
Mereka melambaikan bendera hijau Hamas dan meneriakkan dukungannya untuk Brigade Ezzedine al-Qassam: "Qassam adalah kebanggaan bangsa, bukan teroris!"
Pengadilan Mesir telah memasukkan sayap bersenjata Hamas tersebut ke dalam kategori organisasi terlarang pada Sabtu (31/1) lantaran kelompok itu dianggap membantu kelompok pemberontak di Semenanjung Sinai, yang berbatasan dengan Jalur Gaza.
Melansir Gulf Times, hubungan Mesir dan Palestina terutama Hamas memang terus merenggang. Tuduhan ini membuat Pemerintah Mesir menutup perbatasan Rafah yang menjadi akses satu-satunya bagi warga Gaza dalam mengambil bahan bangunan serta obat-obatan dari luar Gaza di tengah blokade Israel yang sudah berjalan selama delapan tahun terakhir.
"Kami menyerukan kepada Pemerintah Mesir untuk membatalkan keputusan yang menindas ini," ujar tokoh senior Hamas Salah al-Bardawil.
"Mereka yang berusaha untuk merusak keamanan Mesir di Sinai adalah musuh-musuhnya, dan bukan Hamas atau Qassam pelakunya," sambungnya.
Al-Bardawil menegaskan, musuh Palestina hanyalah Israel dan ia dengan tegas mengatakan tidak akan mengotori tangannya dengan darah sesama Muslim.
Sanggahan yang diutarakan Al-bardawil bukanlah yang pertama kali disampaikan para pemimpin Hamas. Sebelumnya sejumlah petinggi Hamas dengan tegas mengatakan, apa yang terjadi di Mesir tidak ada hubungannya dengan Hamas.
Tidak hanya menutup perbatasan Rafah, awal tahun lalu, Pemerintah Mesir melipatgandakan Zona Penyangganya di sepanjang perbatasannya dengan Gaza untuk mencegah militan menyusup dari wilayah itu.
Zona penyangga diciptakan menyusul serangan bom bunuh diri pada 24 Oktober tahun lalu yang menewaskan 30 tentara Mesir. Sementara itu, Militer Mesir membalasnya dengan membunuh 27 militan di Sinai melalui serangan udara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika