Ahad 08 Feb 2015 06:29 WIB

Pemimpin Venezuela Perintahkan Pengambilalihan Supermarket

Presiden Venezuela, Nicolas Maduro
Foto: whatsnextvenezuela.com
Presiden Venezuela, Nicolas Maduro

REPUBLIKA.CO.ID, KARAKAS  -- Presiden Venezuela Nicolas Maduro, Jumat, memerintahkan pemerintah mengambilalih jaringan pasar swalayan pribadi. Dengan menuduh perusahaan itu menimbun bahan pangan di tengah antrian panjang dan kekurangan di negara dilanda kemelut tersebut.

Maduro tidak mengatakan bahwa langkah itu bisa dianggap perampasan, tapi ia mengatakan lembaga penyaluran pangan pemerintah PDVAL akan mengambil alih semua layanan jaringan itu, yang menyulitkan warga.

Maduro tidak menyebutkan nama perusahaan tersebut, tapi secara luas diasumsikan ia mengacu pada Dia a Dia. Maduro, yang berbicara di televisi negara, tidak mengatakan apakah langkah itu akan bersifat permanen.

Hal itu adalah upaya terbaru pemimpin sayap kiri tersebut untuk mengontrol apa yang telah disebutnya sebagai perang ekonomi yang dilancarkan oleh sektor swasta dan oposisi untuk mengacaukan negara yang dilanda resesi tersebut.

Maduro mengerahkan tentara dan pekerja negara ke toko-toko Dia a Dia pada Selasa untuk mengawasi penjualan produk. Sebuah intervensi serupa dilakukan di jaringan toko obat Farmatodo.

Direktur Dia a Dia, Manuel Morales, dipenjara Jumat dan dituduh melakukan "boikot dan destabilisasi" ekonomi. Dua eksekutif Farmatodo ditahan pekan ini. Negara ini memasuki resesi tahun lalu, sementara inflasi melonjak menjadi 64 persen.

Menambah krisis ekonomi, harga minyak telah turun drastis, yang memaksa Maduro untuk melakukan pemotongan anggaran pemerintah. Kekurangan makanan dan obat-obatan telah memburuk di Venezuela tahun ini dan menyebabkan antrian panjang menjadi biasa.

Maduro terpilih dengan margin sangat tipis pada April 2013, menggantikan mentornya mendiang Hugo Chavez, yang meninggal bulan sebelumnya setelah 14 tahun berkuasa.

Selama masa kepresidenannya, Chavez mengambil alih perusahaan-perusahaan nasional dan asing di berbagai sektor ekonomi, yang pihak oposisi persalahkan sebagai penyebab penurunan investasi swasta di negara itu.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement