REPUBLIKA.CO.ID, SANAA -- Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tengah menyiapkan pengesahan resolusi berisi desakan kepada kelompok milisi Houthi yang kini berkuasa di Yaman, untuk mundur. DK PBB juga mendesak milisi Houthi melepaskan sejumlah pejabat pemerintah yang ditahan, dan bernegosiasi.

Dilansir AFP, Ahad (15/2), usulan 15 anggota Dewan Keamanan PBB yakni mendesak milisi Houthi untuk mundur cepat dan tanpa syarat, serta meminta mereka menarik pasukan dari institusi pemerintahan dan memulihkan semua institusi negara.

Yaman dilanda kerusuhan sejak kelompok Houthi menguasai ibu kota Sanaa pada September lalu. Meski PBB sudah berupa berunding secara damai, milisi tersebut tetap bersikeras bertahan di dalam kota. Krisis Yaman memuncak, setelah bulan lalu pihak Houthi merebut kekuasaan di sejumlah gedung pemerintahan, dan memaksa Presiden Abedrabbo Mansour Hadi mengundurkan diri.

Dalam usulan resolusi Dewan Keamanan, kelompok Houthi juga harus terlibat secara aktif dalam perundingan dengan mediator PBB yang akan dipimpin oleh utusan khusus Jamal Benomar. Resolusi juga mendesak Houthi melepaskan Presiden Hadi, Perdana Menteri Khalid Mahfoudh Bahah, serta anggota kabinet dan semua orang yang secara sepihak ditahan.

Sementara itu sejumlah negara tetangga Yaman berkumpul di Riyadh, Sabtu (14/2) untuk mendesak PBB menggunakan hak tersebut. Menurut sejumlah diplomat dari negara-negara Barat, Rusia yang berpotensi untuk memveto resolusi tersebut diperkirakan tidak akan menggunakan haknya karena masih direpotkan oleh sanksi ekonomi terkait persoalan Krimea dan krisis Ukraina timur.

Ikuti Whatsapp Channel Republika