REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Indonesia mengatakan, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yaman telah menyiapkan segala hal untuk mengevakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) di negara tersebut jika diperlukan. Mereka juga mengimbau WNI khususnya di Sanaa untuk segera pindah ke safehouse yang telah disediakan.
Koordinator Satuan Tugas Pemulangan WNI Yaman Gatot Abdullah Masnyur mengatakan pada Republika Online, Rabu (18/2), situasi Yaman yang kian memanas membuat pemerintah menyiapkan langkah antisipasi. Yakni dengan menyiapkan segala hal yang diperlukan untuk mengevakuasi WNI di Yaman, khususnya Sana'a, jika diperlukan.
"Semua sudah siap safehouse sudah kami siapkan, jalur atau rute evakuasi juga sudah matang, semua sudah siap. Kalau ada WNI yang ingin dipulangkan (ke Indonesia) berapa pun jumlahnya akan kami pulangkan," kata Gatot.
Menurutnya langkah ini diambil mengingat kondisi Yaman yang kian kondusif. KBRI Yaman menurutnya juga telah mengeluarkan pengumuman terkait evakuasi ini sejak kemarin. Namun belum ada respon yang diterima pihak KBRI di sana.
Gatot mengatakan, KBRI Sanaa juga telah menyiapkan tiga safehouse di Yaman yang dapat digunakan untuk tempat evakuasi sementara. Ketiga tempat itu antara lain Wisma Duta, Kantor Kedutaan Besar dan Sekretariat Perhimpunan Pelajar Indonesia di Yaman.
"Sampai sekarang sih belum ada yang lapor ingin dievakuasi, karena kondisi yang 'hangat' hanya di Sana'a sementara kota lain masih cenderung aman," katanya.
Gatot menyatakan, ada kurang lebih 4000 WNI yang kini berada di Yaman. Sekitar 200 diantaranya tinggal di Sana'a. Kebanyakan WNI di Yaman menurut Gatot merupakan pelajar atau tenaga kerja Indonesia.
KBRI menurut Gatot telah mengimbau warga untuk menjauhi lokasi-lokasi rawan konflik, serta melarang WNI turut serta dalam berbagai kegiatan politik Yaman. KBRI juga menurutnya akan terus memantau kondisi Yaman.
"Kami kasih batas waktu sampai 28 Februari, kalau keadaan membaik ya kami tak akan melakukan evakuasi tapi jika memburuk mungkin kami akan 'memaksa' agar WNI mau dievakuasi. Kalau pun tetap tidak mau, maka mereka harus menandatangani perjanjian yang menyatakan hal itu di luar tanggung jawan kami (pemerintah)," terang Gatot.
Kondisi di Sana'a menurut Gatot menampakan eskalasi ketegangan setelah kekosongan pemerintahan resmi. Terlebih setelah kelompok Houthi mengambilalih kekuasaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika