Kamis 19 Feb 2015 14:56 WIB

Pengamat : 'Seharusnya Australia Tidak Hitung-hitungan'

Rep: c84/ Red: Damanhuri Zuhri
Tony Abbott
Foto: Pool Getty Images
Tony Abbott

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Pengamat Hubungan Luar Negeri Teuku Rezasyah menilai pernyataan Perdana Menteri (PM) Australia Tony Abbott yang kembali mengungkit bantuan negaranya untuk Indonesia pada saat bencana Tsunami sangat tidak etis.

Dosen Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran di Bandung ini mengatakan tindakan Abbott yang terus menekan Pemerintah Indonesia terkait rencana hukuman mati dua warganya sebagai sarana pencitraan dirinya di mata masyarakat Australia jelang Pemilu.

"Mereka (Pemerintah Australia) berusaha meyakinkan warganya bahwa mereka sudah berjuang habis-habisan membela dua warganya ini," ujar Reza kepada Republika, Kamis (19/2).

Namun, tetap saja, kata Reza, pernyataan Abbott yang mengungkit kembali bantuan Tsunami sebagai hal yang sangat disayangkan serta berbenturan antara etika dan hubungan internasional.

Reza menilai dalam etikanya bantuan yang sudah diberikan murni, tidak ada kaitan dengan hal-hal lain. ''Sebagai negara bertetangga, seharusnya Australia tidak hitung-hitungan dalam pemberian bantuan,'' kata Teuku Rezasyah.

Menurut pria yang menempuh pendidikan pascasarjana di Victoria University of Wellington di Selandia Baru dan Murdoch University di Australia Barat, Pemerintah Australia tidak membodohi masyarakatnya dengan pernyataan ada dua warganya yang akan dibunuh di Indonesia tanpa merinci lebih lanjut dengan apa yang terjadi sebenarnya di Indonesia terkait bahaya narkoba.

Reza menambahkan Kepolisian Negeri Kanguru itu juga enggan membuka data kejahatan apa saja yang pernah dilakukan kedua gembong narkoba tersebut kepada publik Australia.

Ia juga meminta masyarakat Australia tidak menerima mentah-mentah pernyataan pemerintahnya karena jika demikian adanya akan terjadi pembodohan yang sistematis.

Pria yang pendidikan singkat di Foreign Policy College di Beijing pada 2002 ini mengatakan polemik rencana eksekusi mati jadi tantangan tersendiri bagi diplomat Indonesia untuk menjelaskan bahaya Narkotika di Tanah Air.

Pemerintah Indonesia sudah memikirkan matang-matang dan melalui proses yang panjang untuk memutuskan eksekusi mati ini.

Reza beranggapan jika hal ini berlangsung terus menerus akan berbahaya bagi masyarakat kedua negara. Sentimen masyarakat mudah terbakar, lanjutnya.

Ia juga menilai ada pihak yang memancing di air keruh ini. Polemik Australia-Indonesia, tambahnya, hanya akan menguntungkan negara-negara tetangga Indonesia yang akan memberi harga murah terhadap warga Australia yang berencana memboikot Bali.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement