REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Perdana Menteri Tony Abbott mengungkapkan dinas intelijen Australia ASIO saat ini sedang menyelidiki ribuan petunjuk dan individiu terkait terorisme di negara itu. Sebanyak 400 di antaranya merupakan kasus dengan prioritas tinggi.
Dalam keterangan pers yang disampaikan Senin (23/2) pagi, PM Abbott menegaskan ancaman terorisme di dalam negeri Australia saat ini semakin meningkat dan memburuk.
Sebanyak 90 warga negara Australia diketahui bergabung dengan kelompok teroris di Irak dan Suriah. "30 di antarantya telah kembali ke Australia," jelasnya.
Ia menambahkan, sedikitnya 140 warga yang tinggal di Australia saat ini diketahui "mendukung kelompok garis geras secara aktif".
Sebagai langkah konkret, pemerintah Australia menurut PM Abbott, akan memperketat undang-undang kewarganegaraan dan keimigrasian. Selain itu, kelompok atau perorangan yang menyebarkan kebencian berdasarkan agama dan rasial juga akan ditindaki.
"Pemerintah akan mengubah UU untuk memberi kewenangan kepada pihak berwajib untuk membatalkan kewarganegaraan bagi warga Australia yang memiliki kewarganegaraan ganda," katanya dalam keterangan pers yang disampaikan di Markas Besar Kepolisian Federal (AFP).
Ia mengatakan, organisasi atau individu yang menyebarkan kebencian akan ditindak tegas, misalnya kelompok seperti Hizb ut-Tahrir.
"Organisasi dan individu yang menyebarkan perpecahan, seperti Hizb ut-Tahrir, tidak bisa dibiarkan tanpa ditindaki," tegasnya.
PM Abbott mengatakan, pemerintahannya juga akan mengubah sistem peringatan ancaman terorisme, menunjuk koordinator nasional counter terrorisme, mengembangkan strategi counter terrorisme, serta mempertimbangkan penambahan anggaran bagi lembaga anti terorisme.
Namun, pernyataan PM Abbott ini dipertanyakan oleh aktivis HAM Julian Burnside QC.
"Jika seorang politisi berhasil membuat negaranya ketakutan dan membuat rakyatnya percaya bahwa mereka akan dilindungi, politisi tersebut pasti akan didukung," katanya kepada ABC.
"Saya kira memang ada ancaman real terorisme yang akan dimanfaatkan oleh Abbott untuk mendapatkan popularitas politik," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika