REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Puluhan mahasiswa di Malang, Jawa Timur, Senin, menggalang koin dari masyarakat untuk mengembalikan bantuan dari pemerintah Australia dalam pemulihan bencana tsunami Aceh beberapa tahun lalu yang diungkit Tony Abbot.
Puluhan mahasiswa tersebut tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Malang yang menggelar aksi penggalangan koin di depan Stasiun Kotabaru dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Al Qolam Kabuapten Malang yang menggalang koin di pertigaan Pasar Gondanglegi.
Maraknya aksi penggalangan dana di Tanah Air dipicu pernyataan Perdana Menteri Australia, Tony Abbot, yang meminta pemerintah Indonesia tidak menghukum mati dua bandar narkoba asal Australia, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, dengan mengungkit-ungkit bantuan yang diberikan Australia untuk bencana alam Tsunami Aceh tahun 2004.
Salah seorang penyumbang dana di kawasan Stasiun Kotabaru, Musrifah, mengatakan kalau pemerintah Australia mau membantu, seharusnya tidak perlu diungkit-ungkit karena bantuan bencana merupakan bantuan sosial kemanusian.
"Berbeda dengan hukuman mati yang dijatuhkan untuk bandar narkoba asal Australia tersebut karena urusannya berbeda, kalau mau nyumbang ya nyumbang saja, tidak perlu menekan-nekan kebijakan pemerintah Indonesia," ujarnya menegaskan.
Dalam aksinya, mahasiswa membawa kotak dan toples plastik yang bertuliskan Coin For Australia. Mereka juga membawa poster Jokowi Harus Tegas, Indonesia Bermartabat.
Sementara mahasiswa dari PMII, selain menggalang dana dari masyarakat, juga akan membuka posko di depan kantor Komisariat PMII Al Qolam di Gondanglegi.
"Kami akan membuka posko bagi masyarakat yang akan menyumbangkan dana (koin) selama satu bulan penuh," kata koordinator PMII Komisariat Al Qolam Malang, Aminullah.
Puluhan mahasiswa PMII meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau warga Aceh sendiri, untuk segera mengembalikan dana bantuan Tsunami Aceh 10 tahun lalu secara langsung kepada PM Abbot.
"Pemerintah Australia jelas-jelas melecehkan rakyat Indonesia dan ketegasan Presiden Jokowi saat ini harus menjadi jawaban pada rakyat. Pemerintah harus mengambil sikap demi menjaga harkat dan martabat bangsa Indonesia," kata Aminullah menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika