REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Menteri Luar Negeri Ukraina Pavlo Klimkin, Selasa, mengungkapkan keraguan bahwa gencatan senjata dengan pemberontak akan bertahan dan meminta campur tangan pemantau internasional.
"Keadaan di lapangan sangat sulit dan tegang, meskipun ada gencatan senjata. Kami masih menghadapi penembakan oleh teroris di Ukraina timur," kata Klimkin kepada wartawan di Tokyo.
"Selalu ada masalah kurangnya kepercayaan dalam hubungan antara Ukraina dan Rusia. Kami tidak bisa bergantung pada setiap kesepakatan antara kami dan Rusia. Oleh karena itulah kami membutuhkan sebuah posisi konsisten komunitas internasional untuk menegakkan kedamaian Ukraina serta kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina."
Klimkin yang berada di Jepang untuk bertemu Perdana Menteri Shinzo Abe dan Menlu Jepang Fumio Kishida memberikan pernyataannya itu sehari setelah Menlu AS John Kerry dan Menlu Rusia Sergei Lavrov mengungkapkan optimisme menyusul pertemuan di Jenewa.
Pertemuan mereka merupakan bagian dari upaya mengakhiri pertikaian di Ukraina, yang menurut PBB telah menewaskan lebih dari 6 ribu orang dalam tempo kurang dari setahun. Kerry dan Lavrov mengatakan gencatan senjata yang dicapai pada 15 Februari sudah berjalan di jalur yang benar meskipun terjadi beberapa kali bentrokan.
Militer Ukraina pada Senin mengatakan bahwa seorang tentaranya tewas namun gencatan senjata secara umum tetap ditegakkan. Kedua belah pihak mulai menarik beberapa persenjataan dari garis depan, namun pemantau dari Organisasi Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE) mengatakan terlalu dini untuk menyatakan adanya penarikan senjata sepenuhnya.
"Yang kita perlukan, tentunya, setidak-tidaknya sedikit keyakinan dan itu bisa diberikan dengan menghentikan setiap penembakan serta pemantauan dan verifikasi oleh misi pemantaua OSCE," kata Klimkin, Selasa.
Klimkin melakukan pertemuan dengan Abe dan Kishida untuk membicarakan berbagai isu termasuk dukungan Tokyo bagi Kiev terkait krisis dan memperkuat hubungan ekonomi. Abe telah melakukan beberapa pertemuan puncak dengan Presiden Rusia Vladimir Putin sejak ia berkuasa pada akhir 2012.
Ikuti Whatsapp Channel Republika