REPUBLIKA.CO.ID, SKHIRATE -- Pembicaraan damai yang diusung PBB untuk menyelesaikan gejolak politik Libya mulai digelar di Maroko, Kamis (5/3). PBB menjembatani pembicaraan antara beragam faksi dan dua pemerintahan Libya.

Libya terbagi menjadi dua pemerintahan. PBB hanya mengakui pemerintah yang berpusat di Tobruk. Satu pemerintahan lagi berpusat di Tripoli. Para legislator juga terbagi antara pemerintah Tobruk dan Kongres Nasional Umum di Tripoli.

Pejabat barat mengatakan pembicaraan kali ini adalah satu-satunya harapan untuk mempersatukan Libya. Pembicaraan yang digelar sebelumnya dianggap tidak berimbas efektif untuk mengakhiri perseteruan.

Duta PBB Bernardino Leon meminta semua pihak untuk optimistis. ''Setidaknya harus ada optimisme akan ada kesepakatan karena ini sangat penting,'' kata Leon di sesi pertama pembicaraan.

Juru bicara untuk misi PBB di Libya, Samir Ghattas mengatakan setiap faksi membawa serta para pemangku kepentingan. ''Tidak ada tenggat waktu namun semua orang tahu banyak hal semakin rusak dan waktu terus berjalan,'' kata dia.

Selain di Rabat, para delegasi pembicaraan juga bertemu mediator PBB di kota pesisir Skhirate, dekat Rabat. Selain di Maroko, dua sesi pembicaraan akan dilaksanakan di Aljazair dan Brussels pekan depan.

Dikutip Al Arabiya, pemerintah Tobruk telah sepakat angkat senjata selama tiga hari pembicaraan berlangsung. Kontributor Al Jazeera, Hashem Ahelbarra yang melaporkan dari ibukota Rabat mengatakan pemerintahan Tripoli secara hati-hati menyambut pengumuman tersebut.

Menurutnya, para legislator Tripoli telah diberi mandat untuk mendorong perundingan damai selama pembicaraan berlangsung. Beberapa waktu sebelum pembicaraan, kedua kubu pemerintah masih melakukan serangan di pelabuhan minyak Maitiga Tripoli dan bandara Zintan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika