REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Ahad (8/3) mengatakan pidatonya pada 2009, yang mendukung berdirinya Negara Palestina tak lagi relevan, kata juru bicara Partai Likud kepada Xinhua.
Markas pemilihan umum Partai Likud menyiarkan pernyataan Netanyahu itu sebagai tanggapan atas pertanyaan dari wartawan Israel mengenai selebaran kampanye Partai Likud yang disebarkan pada akhir pekan di beberapa sinagoga. Di dalam selebaran tersebut, Partai Likud menyatakan pidato Bar Ilan 2009 tidak berlaku.
Selebaran itu juga mengatakan Netanyahu telah "berjuang sepanjang hidupnya untuk menentang berdirinya Negara Palestina".
Pada Juni 2009, Netanyahu menyampaikan dukungannya bagi penyelesaian dua-negara, dengan berdirinya Negara Palestina yang didemiliterisasi berdampingan dengan Israel dan yang akan mengakui Israel sebagai negara Yahudi.
Namun, juru bicara Partai Likud itu pada Sabtu mengatakan selebaran tersebut hanya menyampaikan pandangan pribadi anggota parlemen dari Partai Likud Tzipi Hotovoli.
Pada Ahad, Partai 'Hawkish; Israel itu mengeluarkan pernyataan kepada pers yang menyampaikan sikap yang sama dengan yang terdapat di selebaran tersebut.
"Perdana Menteri Netanyahu mengatakan dalam situasi Timur Tengah saat ini, setiap wilayah yang dikosongkan akan dirampas oleh kaum garis keras agama dan organisasi teror yang didukung oleh Iran," demikian antara lain isi pernyataan itu.
"Terlebih lagi, tak boleh ada penarikan dan konsesi, sebab itu tidak lagi relevan," tambah pernyataan tersebut.
Sikap ekstrem Partai Likud itu dikeluarkan dua hari setelah harian Yedioth Aharonot menyiarkan dokumen yang berisi apa yang dikatakan sebagai konsesi yang siap dilakukan Netanyau untuk mencapai kesepakatan kerangka kerja pada 2013, sebelum babak terkini perundingan yang diperantarai AS, yang berlangsung antara Juli 2013 dan April 2014.
Menurut dokumen tersebut, Netanyahu "bersedia menarik tentara dan mengungsikan pemukim Yahudi dari banyak bagian Tepi Barat Sungai Jordan, tanah yang diduduki Israel dalam Perang Timur 1967".
Ikuti Whatsapp Channel Republika