Selasa 10 Mar 2015 12:31 WIB

Ini Tujuh Pejabat Venezuela yang Terkena Sanksi AS

Rep: Lida Puspaningtyas/ Red: Ani Nursalikah
Presiden Venezuela, Nicolas Maduro
Foto: whatsnextvenezuela.com
Presiden Venezuela, Nicolas Maduro

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- AS dan Venezuela tidak memiliki perwakilan diplomatik penuh sejak 2008, ketika Presiden Venezuela Hugo Chavez mengusir Duta Besar AS saat itu Patrick Duddy.

AS merespon dengan mengusir utusan Venezuela Bernardo Alvarez. Senin (9/3), Presiden Barack Obama menjatuhkan sanksi pada tujuh pejabat Venezuela. Obama menuduh mereka melanggar HAM dan korupsi.

Berikut tujuh pejabat yang dijatuhi sanksi.

- Antonio José Torres Benavides, panglima Tentara Nasional Bolivarian dan mantan direktur operasi GNB Venezuela.

- Gustavo Enrique González López, direktur jenderal Bolivarian Badan Intelijen Nasional Venezuela. AS mengatakan ia bertanggung jawab atas atau terlibat dalam tindak kekerasan dan pelanggaran HAM lainnya terhadap demonstran antipemerintah. Ia juga dikaitkan dengan pengawasan pemimpin oposisi Venezuela.

- Justo José Noguera Pietri, presiden Venezuela Corporation Guayana, badan milik negara dan mantan komandan umum GNB.

- Katherine Nayarith Haringhton Padron, jaksa tingkat nasional yang dituduh melakukan konspirasi terkait dugaan pembunuhan dan upaya kudeta.

- Manuel Eduardo Pérez Urdaneta, direktur Kepolisian Nasional Bolivarian Venezuela. AS mengatakan kepolisian telah terlibat dalam tindakan kekerasan atau perilaku yang merupakan pelecehan serius dalam pelanggaran hak asasi manusia.

- Manuel Gregorio Bernal Martínez, mantan direktur jenderal badan intelijen nasional. Dia adalah kepala intelijen pada 12 Februari 2014 ketika para pejabat menembakkan senjata mereka pada demonstran yang menewaskan dua orang di dekat Kantor Kejaksaan Agung.

- Miguel Alcides Vivas Landino, inspektur jenderal dari Angkatan Bersenjata Nasional Bolivarian Venezuela.

AS akan memblokade atau membekukan properti dan saham milik mereka. Mereka juga dilarang memasuki wilayah AS. Warga AS dan penduduk permanen dilarang berbisnis dengan pejabat-pejabat tersebut.

Gedung Putih juga meminta Venezuela membebaskan semua tahanan politik, termasuk puluhan mahasiswa.

sumber : AP/Reuters
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement