REPUBLIKA.CO.ID, KOTA GAZA -- Pemerintahan Hamas di Gaza, menghendaki penyatuan kembali wilayahnya dengan Tepi Barat. Pejabat Senior Hamas, Musa Abu Marzouk, menegaskan selama belum bersatunya wilayah Palestina, dari Jalur Gaza sampai Ramallah, maka tak akan ada perjanjian damai dengan rezim zionis Israel.

Dikatakan olehnya, kehendak itu tetap akan menjadi satu syarat dari sekian banyak tuntutan yang harus ditebus kekuasaan di Tel Aviv, jika menghendaki perdamaian dengan Hamas. Meskipun pemerintahan Presiden Mahmoud Abbas di Ramallah tidak mengupayakan hal serupa terhadap Israel.

"Kami akan menolak setiap usaha damai tanpa memberikan jaminan penyatuan kembali Jalur Gaza dan Tepi Barat," kata Musa lewat akun jejaring sosial, yang dikutip Haaretz, Rabu (11/3).

Haaretz melaporkan ungkapan Musa bermaksud menjawab desakan utusan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk Timur Tengah, Robert Serry yang menghendaki adanya gencatan senjata selama lima tahun di Gaza. Desakan tersebut, diutarakan Serry pascakunjungannya ke Gaza, beberapa waktu lalu.

Dalam kunjungan tersebut, Serry mengatakan, meskipun tak bisa dilakukan perdamaian permanen, namun bisa dilakukan gencatan senjata setidaknya selama minimal lima tahun. Itu dilakukan melihat parahnya kondisi masyarakat dan infrastruktur Palestina di Penjara Dunia itu.

Lima tahun, dikatakan dia agar bantuan internasional dapat berpartisipasi menormalkan kondisi di wilayah tersebut. Akan tetapi, dikatakan Musa, wacana gencatan senjata itu bukan hanya tidak mungkin dilakukan.

Namun, ditegaskan dia, tak ada dalam spekulasi politik Hamas terhadap Israel. Sebab, proses apapun yang mengarah pada penghentian perlawanan terhadap Israel, akan membawa kelemahan bagi perjuangan Hamas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika