REPUBLIKA.CO.ID, HARM EL-SHEIKH -- Kesepakatan sementara yang dicapai dengan Iran diharapkan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), John Kerry dapat terlaksana. Seandainya Teheran dapat menunjukkan bila program tenaga nuklirnya hanya bertujuan untuk kedamaian.
"Jika itu damai, mari kita melakukannya. Harapan saya adalah pada hari-hari berikutnya akan menjadi mungkin," ujar dia dalam konferensi pers di Mesir.
Kerry akan melakukan pembicaraan terbarunya dengan Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif di Lausanne, Swiss, Ahad (15/3) waktu setempat.
Kerry tampak lebih optimis dengan adanya kemungkinan perjanjian kerangka kerja akhir bulan nanti. Lalu, kesepakatan akhir akan dinegosiasikan pada 30 Juni mendatang.
Terkait pembicaraan aktivitas nuklir Iran, konflik antara pemerintah dan terutama Partai Republik di Kongres membuat diplomasi kian tegang. Gedung Putih sangat marah akan surat yang ditulis 47 senator Republik untuk iran pekan lalu. Sebab, hal itu mengancam batalnya kesepakatan baik untuk Iran.
Surat tersebut ditulis Tom Cotton, seorang senator dari Arkansas yang kerap kali mengkritik kebijakan luar negeri presiden Barack Obama. Kerry pun mengecam surat tersebut sebagai campur tangan langsung dalam negosiasi nuklir. Ia juga memperingatkan bila hal itu bisa membahayakan upaya untuk mencapai kesepakatan.
Kerry beralasan, anggota parlemen AS dapat menghalangi pencabutan beberapa hukuman terhadap Iran. Mereka juga dapat berpotensi melakukan pembatasan keuangan. Mereka memiliki kekuatan untuk meruntuhkan kesepakatan dengan mendesak suara kesepakatan AS dan mitra-mitranya tidak tercapai.
Negosiator berbicara tentang pembekuan uranium dan plutonium dalam program nuklir Iran untuk setidaknya satu dekade atau 10 tahun sebagai pertukaran adanya tekanan ekonomi yang dihadapi Iran. Banyak anggota di Kongres mengatakan agar AS membongkar infrastruktur nuklir Iran.
Namun, Kerry mengaku akan menjelaskan kepada para perunding Iran dan kekuatan dunia lainnya yang terlibat dalam pembicaraan bahwa Kongres tidak memiliki hak untuk mengubah kesepakatan eksekutif.
"Presiden lain mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang hal itu, tetapi jika kami melakukan pekerjaan kami dengan benar, semua megara-negara ini, mereka semua memiliki kepentingan dalam memastikan ini terbukti sebuah progam damai," tambahnya.
Sementara itu, Partai Republik yang menentang perundingan mengatakan, pencabutan sanksi terhadap Iran dapat memungkinkan pengembangan senjata nuklir. Mereka juga rupanya telah mengusulkan undang-undang yang menuliskan bila kesepakatan apapun akan memerlukan persetujuan Kongres.
Gedung Putih sebelumnya sempat mengatakan bila Obama akan memveto undang-undang yang diusulkan. Namun, Partai Republik memperingatkan bahwa kesepakatan yang telah tercapai dapat dibatalkan oleh presiden AS berikutnya.
Kepala staf Gedung Putih, Denis McDonough mengatakan adanya rencana pembuatan undang-undang dapat merusak pemmbicaraan yang tengah berlangsung.
"Kami percaya bahwa undang-undang kemungkinan akan berdampak sangat negatif pada negosiasi, keberanian garis keras mengundang tanggapan kontra dari pihak Iran; membedakan posisi AS dari sekutu kami dalam negosiasi dan mempertanyakan kemampuan kita untuk menegosiasikan kesepakatan ini," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
