REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Perdana Menteri Cina Li Keqiang, Ahad (15/3), mengatakan pemerintahnya menghormati keutuhan dan kedaulatan wilayah Ukraina, namun Li tidak menyebutkan apakah Krimea seharusnya menjadi bagian Ukraina atau Rusia.
"Terkait permasalahan Ukraina, Cina berada di posisi objektif dan adil. Kami menghormati kemerdekaan, kedaulatan dan keutuhan wilayah Ukraina," kata Li dalam konferensi pers di akhir rapat tahunan parlemen, dan menambahkan bahwa dia telah menyatakan hal tersebut kepada Presiden Ukraina Petro Poroshenko.
Li menambahkan, konflik di Ukraina telah menciptakan situasi geopolitik yang rumit dan mempengaruhi pemulihan ekonomi global.
"Kami berharap permasalahan ini dapat diselesaikan melalui dialog, negosiasi dan konsultasi," ujar Li.
Menurut dia, khusus untuk Krimea, banyak faktor-faktor yang mempersulit keadaan di sana.
Namun, ketika ditanya posisi Cina mengenai Krimea, dia menjawab bahwa permasalahan tersebut harus diselesaikan secara politik melalui dialog dan pihak yang bertetangga bisa hidup berdampaingan secara damai.
Cina dan Rusia sendiri telah beberapa kali mengadakan pertemuan tatap muka dalam banyak pembahasan masalah diplomatik internasional.
Namun Beijing terus berhati-hati agar tidak terlibat dalam konflik Rusia dan negara-negara Barat mengenai masa depan Ukraina.
Cina sendiri menyatakan akan membangun kerja sama yang bersahabat dengan Ukraina dan berulang kali mengatakan bahwa mereka menghormati kemerdekaan, kedaulatan dan keutuhan wilayah negara bekas Uni Soviet tersebut.
Walau berusaha menghindari keterlibatan atas konflik di Ukraina, Cina tetap memberikan wacana kepada negara-negara Barat agar tetap menghormati keamanan Rusia dalam penyelesaian konflik Krimea.
Ikuti Whatsapp Channel Republika