REPUBLIKA.CO.ID, NAYPYIDTAW -- Presiden Myanmar Thein Sein mengatakan militer memang telah memulai langkah pergerakan menuju demokrasi di Myanmar. Namun ia mengatakan, militer masih akan terus memainkan peran penting dalam kehidupan politik negara tersebut.
BBC News melaporkan setelah wawancara khususnya dengan Thein Sein, selama empat tahun menjabat sebagai presiden, kekuatan militer di Myanmar masih tak tersentuh.
Militer masih menempati seperempat dari kursi di parlemen. Mereka juga memiliki hak veto atas perubahan konstitusi dan hak merebut kekuasaan langsung setiap saat.
"Tak benar reformasi terhenti karena militer. Tatmadaw (tentara Myanmar) tak terlibat dengan partai politik dan hanya peduli dengan kepentingan nasional," kata Thein Sein.
Sein mengatakan, di Myanmar militer memiliki dua fungsi. Pertama, memperjuangkan negara dalam perang. Namun menurutnya jika tak terjadi perang, maka militer harus melayani kepentingan rakyat.
"Melayani kepentingan rakyat berarti terlibat dalam politik nasional," katanya.
Thein Sein percaya, meski Myanmar mulai menjauh dari kediktatoran namun tentara masih jadi bagian penting dalam transisi. Bahkan menurutnya militer membantu dalam perkembangan demokrasi di Myanmar.