REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Urusan Strategi Isarel Yuval Steinitz sekutu Netanyahu menuding Pemerintah AS tidak memahami langkah yang dilakukan PM Israel, Benjamin Netanyahu. Menurutnya Netanyahu bukan mengatakan tidak menerima negara tetapi hanya mengatakan kenyataannya telah berubah.
Aliansi antara Israel dan AS telah terjaga sejak 67 tahun yang lalu dengan alasan keamanan. Netanyahu telah lama memiliki hubungan yang rumit dengan Presiden Obama. Hubungan keduanya diperburuk dengan hadirnya Netanyahu untuk undangan Kongres oleh oposisi Partai Republik dan pidatonya mengutuk perundingan nuklir AS dan Iran.
Mantan Kepala Intelejen Militer Israel Amos Yadlin mengatakan, Israel akan membayar mahal mengenai Palestina karena telah menyebabkan kemarahan AS. Meski demikian dia tidak berpikir AS akan menjatuhkan sanksi terhadap Israel.
Namun masalah ini jelas akan menyulitkan posisi Israel. Ditambah lagi Netanyahu menggunakan sebuah kata yang tidak digunakan lagi sejak tahun 1975 yakni reassessment, penilaian kembali sebuah hubungan.
Presiden Israel Reuven Rivlin saat ini memulai kembali konsultasi partai politik untuk mencalonkan kandidat dalam pemerintahan koalisi setelah kemenangan Netanyahu. Pemimpin Partai Likud ini kemungkinan akan diberikan persetujuan sedini mungkin, Rabu (25/3).
Rivlin berharap Netanyahu dapat membangun koalisi dengan sayap kanan, agama dan partai pusat. Komentarnya terkait Palestina merupakan bagian dari taktik agar tak kehilangan suara dari Zionis Union.
Netanyahu juga mendesak pendukung sayap kanan untuk memilihnya karena Arab Israel memiliki pendukung yang cukup besar. Netanyahu secara terbuka telah mengakui negara merdeka bagi Palestina tahun 2009.
Tetapi Palestina mempertanyakan ketulusan karena mereka masih melakukan ekspansi pemukiman Israel di wilayah Palestina. Presiden Palestina Mahmud Abbas mengatakan, komentar Netanyahu sangat mengkhawatirkan.
Netanyahu mengatakan, Palestina tidak melakukan pembiacaraan damai secara langsung. Dia menuduh Palestina mengambil langkah untuk mencari pengakuan kemerdekan dari interasional secara sepihak.
Sejauh ini sebagian besar negara-negara Barat telah mengakui secara diplomatik. Pemerintah AS telah menggunakan hak vetonya di DK PBB untuk mencegah PBB mengakui kemerdekaan Palestina.
Israel khawatir peninjauan ulang Obama bisa membahayakan keputusan awal. Menteri Kabinet Likud Silvan Shalom mengatakan, Israel akan sensitif untuk berdamaia dengan negara-negara yang membantu Palestina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika