REPUBLIKA.CO.ID, DOHA -- Melihat kondisi Yaman yang semakin memanas, Dewan Keamanan PBB akan melakukan pembahasan memecahkan krisis politik di Yaman.

Seperti dilansir Al Jazeera (23/3), pembahasan tersebut akan diselenggarakan di Doha dan dimediasi oleh PBB. Utusan PBB untuk Yaman Jamal Benomar, Senin mengatakan setelah pemerintah Yaman diakui, mereka mengajukan banding ke Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) untuk bantuan militer.

Nantinya kesepakatan yang dicapai akan ditandatangani di Riyadh. Ia juga berharap krisis di Yaman dapat segera selesai dengan damai.

Negara-negara GCC secara penuh mendukung Hadi sebagai presiden sah Yaman melawan kelompok pemberontak Houthi. Hadi dan pemerintahannya yang juga didukung oleh negara-negara Barat, telah menjadikan kota pelabuhan Aden sebagai ibu kota sementara.

Sebelumnya, pada Ahad, Iran yang menjadi sekutu Houthi mengambil alih pusat kota Taiz dalam eskalasi perebutan kekuasaan yang menurut diplomat bisa menarik negara tetangganya, Iran dan Arab Saudi.

Pada hari yang sama, Dewan Keamanan PBB juga memberikan pernyataan mengecam pengambilalihan gedung pemerintahan di Yaman dan lembaga-lembaganya oleh Houthi. PBB mendesak Houthi untuk mundur dan menyatakan dukungannya terhadap Hadi serta menuntut diakhirinya permusuhan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika