REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Dewan Keamanan PBB setuju mengadopsi resolusi untuk meningkatkan perlawanan terhadap para kelompok bersenjata di Libya. Namun perlawanan tersebut dikakukan tanpa mencabut embargo senjata.
Libya, yang didukung Mesir, menyerukan pencabutan embargo senjata terhadap pemerintah. Komite dewan telah lama mendesak Libya untuk meningkatkan pengawasan senjata yang lebih mengkhawatirkan bahwa senjata itu beralih ke kelompok-kelompok militan.
Resolusi yang dirancang oleh Jordan, pada Jumat (27/3) itu akan meneruskan embargo senjata sampai empat tahun ke depan. "Ukuran meminta komite Dewan Keamanan untuk "secepatnya mempertimbangkan" permintaan untuk pembelian senjata dari Libya," seperti yang dikutip dari Aljazirah, Sabtu (29/3).
Awal Maret 2015, delapan anggota anggota Dewan Keamanan PBB, dipimpin Spanyol, termasuk di dalamnya Inggris, Prancis dan Amerika Serikat, Lithuania, Chili dan Selandia Baru menunda persetujuan atas permintaan Libya untuk mengimpor senjata, tank, jet dan helikopter guna mengatasi kelompok militan, kata para diplomat.
Penundaan permintaan yang diajukan pada Dewan Keamanan PBB dilakukan untuk mengawasi embargo senjata terhadap negara di Afrika utara.Karena dikhawatirkan pengiriman bisa jatuh ke tangan yang salah.
Libya mengatakan akan mengimpor 150 tank, dua lusin jet tempur, tujuh helikopter serang, puluhan ribu senapan serbu dan peluncur granat serta jutaan butir amunisi dari Ukraina, Serbia dan Republik Czech.
Jika kesepakatan tidak tercapai untuk mengangkat embargo itu, maka permintaan itu akan terkatung-katung dalam jangka waktu yang tak terbatas. Sebanyak 15 anggota komite sanksi Dewan Keamanan PBB bekerja atas dasar konsensus.
Dengan senjata dan perdagangan senjata Libya dianggap memiliki kekuatan yang kuat untuk melawan kuat kelompok bersenjata pertempuran. Guna mengontrol kota-kota utama dan kekayaan minyak negara itu.
Resolusi expresso juga muncul karena 'keprihatinan serius' kehadiran kelompok milisi ISIS di Libya dan kelompok telah berjanji setia kepada ISIS yang juga secara bersama selaras dengan alqaidah. Kehadiran kelompok ISIS sangat mengkhawatirkan karena merrka juga menjanjikan uang yang besar dengan cara rekrutmen melalui internet dan media sosial.
Negosiasi dilakukan Dewan Keamanan PBB antara pihak legislatif saingan Libya mengenai pembentukan pemerintah persatuan. Pemerintahan Libya yang diakui secara internasional, dipimpin oleh Perdana Menteri Abdullah al-Thinni, telah beroperasi dari wilayah timur sejak saingannya, Libya Dawn, mengambil alih Tripoli dalam pertempuran tahun lalu dan mendirikan pemerintahan mereka sendiri.
Pemerintahan saingan dan sekutu mereka berjuang untuk menguasai Libya, empat tahun setelah revolusi yang berhasil menggulingkan Muammar Gaddafi. Kekacauan di negara itu telah memungkinkan ISIS dan Ansar al-Sharia masuk ke Libya yang menjadi salah satu anggota OPEC.
Pemerintah yang diakui secara internasional diperbolehkan untuk mengimpor senjata dengan persetujuan komite Dewan Keamanan. Libya mengatakan mereka memerlukan senjata dan perlengkapan militer untuk memerangi militan Islam dan untuk mengontrol perbatasan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika