Rabu 01 Apr 2015 21:44 WIB

Departemen Pertahanan Australia Akan Kurangi 1.000 Posisi

Red:
Pembelian dan perawatan peralatan militer akan dilakukan oleh Departemen Pertahanan.
Foto: Reuters
Pembelian dan perawatan peralatan militer akan dilakukan oleh Departemen Pertahanan.

REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Departemen Pertahanan Australia akan melakukan restruktur besar-besaran dan kemungkinan besar sekitar 1000 posisi akan dihapus. Kebijakan ini dilakukan sebagai bagian dari kajian terbesar yang dilakukan dalam 20 tahun terakhir.

Menteri Pertahanan Kevin Andrews sudah mengeluarkan kajian bernama First Principles yang sudah lama ditunggu-tunggu, bersamaan dengan respons pemerintah dalam usaha meningkatkan efisiensi Departemen Pertahanan.

Kajian itu dilakukan tim yang dipimpin mantan direktur pelaksana Rio Tinto, David Peever yang mengeluarkan 76 rekomendasi. Termasuk menggabungkan lembaga pemerintah yang membeli peralatan militer untuk menjadi bagian dari Departemen Pertahanan.

"Kami akan membuat struktur baru, dan tidak akan ada lagi DMO (Organisasi Material Pertahanan), namun akan ada divisi baru di departemen pertahanan," kata Andrews baru-baru ini.

DMO selama ini membeli dan merawat peralatan militer yang diperlukan oleh militer Australia yang disetujui oleh pemerintah. Tahun lalu, DMO ini bertanggung jawab atas anggaran lebih dari $ 12 miliar.

Menteri Pertahanan Andrews mengatakan perubahan ini akan berarti sekitar 1000 pekerjaan akan hilang.

Kepala Staf Angkatan Bersenjata Australia mengatakan dia mendukung sepenuhnya rekomendasi dalam laporan tersebut yang menemukan "ketidakefisienan di tingkat lembaga", eksekusi yang tidak benar, dan penundaan keputusan di dalam departemennya.

Marsekal Udara Mark BInskin mengatakan laporan dan rekomendasinya memang diperlukan.

"Departemen Pertahanan siap melakukannya. Ini adalah untuk menangani masalah kelembagaan yang kita tahu memang terjadi di sini." katanya.

"Kami siap, kami memiliki waktu tiga bulan untuk melakukan perencanaan rinci sebelum melaksanakannya."

Dari 76 rekomendasi itu, 75 diterima dan pemerintah mengatakan Departemen Pertahanan akan menerapkannya segera dan hampir semua perubahan itu akan diterapkan dalam waktu dua tahun mendatang.

Disclaimer: Berita ini merupakan kerja sama Republika.co.id dengan ABC News (Australian Broadcasting Corporation). Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi berita menjadi tanggung jawab ABC News (Australian Broadcasting Corporation).
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement