REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan keprihatinannya atas konflik bersenjata yang terjadi Yaman yang terus meningkat intensitasnya belakangan ini. "Kita bangsa Indonesia sebagai negara dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia amat sangat prihatin dan ikut bersedih atas konflik yang terjadi di Yaman," katanya di Semarang, Senin (6/4).
Peperangan, kata politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, mengorbankan banyak hal, yakni tidak hanya memutus kehidupan rutin manusia, namun juga menyisakan kepedihan dari sisi kemanusiaan.
Hal tersebut diungkapkannya usai meresmikan Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo yang resmi berubah status dari sebelumnya Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.
Menurut Lukman, bangsa Indonesia terus mendoakan agar konflik bersenjata di Yaman segera berakhir, apalagi telah melibatkan Arab Saudi yang memerangi kelompok pemberontak Yaman Al Houthi. "Indonesia tentu berkepentingan agar konflik yang terjadi di Yaman jangan sampai mengganggu kegiatan tahunan, yaitu dalam kaitannya dengan penyelenggaraan ibadah haji," tukasnya.
Bagaimanapun juga, kata dia, dua kota suci bagi umat Islam, yakni Makkah dan Madinah berada di Arab Saudi dan Yaman juga berdekatan dengan Arab Saudi yang menjadi negara tetangganya. "Kita semua terus mendoakan mudah-mudahan konflik ini segera berakhir dan tidak mengganggu segala persiapan, khususnya dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji," tukas Lukman.
Sebelumnya, sebanyak 110 warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Yaman berhasil dievakuasi dan sudah tiba di Indonesia, melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Minggu (5/4) sore. Sebanyak 110 WNI itu, menurut keterangan pers Kementerian Luar Negeri yang diterima Antara, di Jakarta, merupakan rombongan pertama dari 262 WNI yang berhasil keluar dari Yaman ke Jizan, Arab Saudi.
Sisa WNI akan di jemput oleh pesawat TNI-AU di Jizan untuk diterbangkan ke wilayah Oman dan selanjutnya ke Indonesia dengan pesawat komersial.
Ikuti Whatsapp Channel Republika