REPUBLIKA.CO.ID, MELBOURNE -- Kalangan pebisnis Australia meminta para politisi untuk lebih berani melakukan reformasi ekonomi, demi mencegah menurunnya standar hidup di negara itu.
"Kami ingin agar para politisi dari semua pihak untuk mengikuti jejak para pendahulu mereka yang berani mereformasi perekonomian Australia," kata CEO Australian Chamber of Commerce and Industry (ACCI) Kate Carnell baru-baru ini.
"Saat ini pendekatannya lebih berjangka pendek, dan melontarkan ide baru tanpa didukung kemampuan untuk memperdebatkannya," katanya.
Selain ACCI, organisasi bisnis lainnya seperti Business Council of Australia dan Australian Industry Group, turut mendukung pernyataan bersama, yang mendesak reformasi ekonomi. "Pemerintah terdahulu melakukan belanja di luar kemampuan pendapatan mereka," kata pernyataan itu.
"Kita tidak bisa terus menggadaikan masa depan negara ini berdasarkan asumsi-asumsi yang diragukan," demikian ditambahkan.
"Fakta bahwa belanja pemerintah akan menjadi 31 persen dari GDP di tahun 2055, serta utang yang mencapai 2,6 triliun dolar, harus menjadi peringatan keras bagi generasi politisi saat ini," kata pernyataan itu.
Kalangan organisasi pengusaha ini berharap pemerintah Australia bisa melakukan penghematan dalam RAPBN yang akan diajukan bulan Mei mendatang.
Menanggapi pernyataan ini, Pemimpin Oposisi Bill Shorten mengatakan Partai Buruh terbuka dalam mendukung perubahan.
"Partai kami akan mendukung reformasi yang adil," katanya. "Sebaliknya, partai kami akan menentang reformasi yang tidak adil.'
Ketua Dewan Serikat Buruh Australia Ged Kearney mempertanyakan motivasi pernyataan bersama organisasi pengusaha ini.
"Dari sudut pandang buruh biasa, organisasi pengusaha ini mewakili segelintir kelompok kepentingan dan bukan mayoritas rakyat Australia," kata Kearney.
Dalam pernyataan itu kalangan pengusaha meminta politisi untuk mencontoh kebijakan politisi terdahulu, dalam isu yang secara politik sangat pelik.
Di tahun 1980an, PM Bob Hawke misalnya menegosiasikan kesepaktan harga dan pendapatan dengan buruh dan pengusaha.
Selain itu, dicontohkan pula bagaimana Bob Hawke dan Paul Keating, mengambangkan nilai mata uang dolar Australia serta menghapuskan bea impor.
Kalangan pengusaha ini juga menyebutkan bagaimana PM John Howard memberlakukan pajak barang dan jasa (GST).
Menteri Sosial Scott Morrison menyatakan sebenarnya pemerintah telah berusaha memperbaiki APBN setelah pemerintahan Partai Buruh sebelumnya meninggalkan banyak utang. Namun, kata Morrison, upaya pemerintah ini terus ditentang oleh oposisi.
"Pemimpin Oposisi Bill Shorten ibaratnya memesan makanan lalu meninggalkan tagihannya kepada kami, dan inilah yang harus kami lunasi sekarang," katanya.
Pemerintah misalnya mempertimbangkan reformasi kebijakan uang pensiun, namun Bill Shorten secara tegas memperingatkan setiap kebijakan yang akan mengurangi uang pensiun akan ditentang oleh oposisi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
