REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Partai berkuasa di Jepang pada Selasa (7/4) mendesak pemerintah untuk penggunaan tenaga nuklir dalam pembahasan bauran energi terbaik. Desakan tersebut kemungkinan akan ditentang oleh masyarakat yang waspada tentang energi atom setelah bencana Fukushima tahun 2011.
Perdana Menteri Partai Liberal Demokrat (LDP) Shinzo Abe mengatakan, pemerintah harus meningkatkan beban dasar pasokan energi nuklir, batubara, panas bumi, dan tenaga air secara stabil, menjadi sekitar 60 persen dari total pada 2030, dari 40 persen sekarang.
"Kami pikir memulai kembali reaktor nuklir dan menggunakan tenaga nuklir sebagai sumber pasokan, setelah mengamankan keamanannya, akan menguntungkan untuk komposisi energi Jepang," kata Kepala Panel Kebijakan Energi LDP Fukushiro Nagara, kepada wartawan setelah presentasi rencana tersebut kepada Abe, Selasa (7/4).
Kementerian Ekonomi Perdagangan dan Industri, yang mengawasi sektor listrik, telah mengadakan pertemuan panel pada bauran energi sejak Januari.
Surat kabar Asahi pekan lalu mengatakan, untuk mencapai 60 persen tenaga beban dasar, nuklir mungkin akan mencapai 20 persen dari total campuran. Hal itu mempertimbangkan kesulitan membakar lebih banyak batubara di tengah dorongan global untuk memotong gas rumah kaca atau memeras lebih banyak kekuatan air dari sungai yang dibendung di Jepang.
Nukaga menolak untuk mengomentari apa proporsi nuklir. Dia mengatakan perlu pembahasan lebih lanjut. Pemerintah diminta mendorong penggunaan maksimum energi terbarukan serta konservasi meningkatkan energi.
Jajak pendapat menunjukkan orang di Jepang ingin menghapuskan tenaga nuklir, yang memasok sekitar 29 persen dari kekuatan negara sebelum bencana tahun 2011. Mitra koalisi Abe, Komeito, juga menginginkan energi atom secara bertahap dan Asahi mengatakan beberapa anggota LDP menentang kembalinya penggunaan nuklir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika