REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Presiden Korea Selatan Park Geun-Hye pada Rabu (15/4) menyatakan akan menghukum "siapa pun" terlibat korupsi, sementara ia menghadapi skandal penyuapan, yang berkembang dan melibatkan perdana menteri serta pembantu dekat lain.
"Saya tidak akan mengampuni siapa pun, yang bertanggung jawab melakukan korupsi," kata Park dalam sidang pejabat pemerintah.
Itu adalah pernyataan pertama Park menyangkut skandal tersebut, yang menyebabkan seorang pelaku usaha berpengaruh melakukan bunuh diri.
Sementara memerintahkan dilakukan penyelidikan menyeluruh dan tanpa batas, Park mengatakan pemerintahannya bertanggung jawab untuk "mencabut akar korupsi serta melakukan reformasi politik secara lengkap".
Sung Wang-Jong, mantan kepala perusahaan konstruksi yang mengatalami kebangkrutan, tewas gantung diri pekan lalu di sebuah bukit dekat kediamannya di Seoul.
Di sakunya, para penyelidik menemukan sebuah catatan yang berisi daftar nama delapan orang dan sosok yang ditengarai terlibat dalam kasus penyuapan uang.
Mereka yang namanya tercantum dalam daftar tersebut termasuk Perdana Menteri Lee Wan-Koo dan kepala staf kepresidenan Lee Byung-Kee.
Bunuh diri Sung itu muncul di saat ia akan diperiksa oleh para jaksa negara terkait tuduhan bahwa ia membentuk sebuah pendanaan yang basah dengan uang gelap perusahaan untuk menyuap para politisi dan pejabat-pejabat pemerintah.
Dalam wawancara dengan sebuah surat kabar, Sung mengatakan ia memberi Perdana Menteri Lee uang tunai sejumlah 30 juta won (Rp353,8 miliar) pada 2013 ketika ia mencalonkan diri untuk menjadi anggota parlemen.
Lee, dengan kemarahan, membantah tuduhan itu dan mengatakan dalam sebuah sidang komite parlemen pada Selasa bahwa ia akan mundur dari jabatannya dan "meletakkan" hidupnya jika jaksa menemukan bukti apapun bahwa ia menerima suap.
Pada Rabu, Lee kembali menyatakan bantahan namun ia menyampaikan permintaan maaf karena kerugian yang ditimbulkan skandal tersebut, yang telah melumpuhkan hampir semua pekerjaan parlemen dalam satu pekan terakhir. Partai berkuasa dan oposisi saling melemparkan kemarahan.
Oposisi utama Aliansi Politik Baru untuk Demokrasi telah menuntut Lee dan pejabat-pejabat lainnya, yang disebut dalam catatan Sung, untuk mengundurkan diri.
Skandal itu menjadi pukulan baru bagi Park, yang peringkat kepopulerannya baru saja mulai bangkit setelah kasus bencana kapal penyeberang Sewol tahun lalu, yang menewaskan 304 orang.
Presiden telah berkali-kali dikritik atas penunjukan pejabat-pejabatnya selama dua tahun sejak ia mulai menjalankan kekuasaan.
Sejumlah kandidat untuk menduduki jabatan-jabatan tinggi terpaksa ditarik karena adanya dugaan-dugaan penyalaahgunaan di masa lalu.
Perdana menteri, pada umumnya, merupakan jabatan simbolis di Korea Selatan dan kewenangannya dipusatkan di tingkat eksekutif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika