REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Iran melarang semua pengawas nuklir internasional mendatangi fasilitas militer mereka. Larangan berlaku meski hal tersebut masuk dalam kesepakatan nuklir Iran dengan negara Barat.
Wakil Pemimpin Garda Revolusi Iran Jenderal Hossein Salami mengatakan pada televisi pemerintah Iran, mempersilahkan pengawas asing memasuki situs militernya sama saja dengan 'menjualnya'. Salami mengatakan itu sama saja meningkatkan kemungkinan 'pendudukan' dan mengekspos rahasia militer serta pertahanan Iran.
"Kami akan merespon dengan timah panas (peluru) pada mereka yang berbicara mengenai itu. Iran tak akan menjadi surga bagi mata-mata. Kami tak akan menggelar karpet merah untuk musuh," ujar Salami.
Hal tersebut menurutnya, sama dengan mempermalukan bangsa. Salami menambahkan, para pengawas bahkan tak diizinkan memeriksa situs militer paling normal di Iran.
Sebenarnya pemeriksaan terhadap situs militer Iran pernah dilakukan pada 2005. Kala itu, Iran mengizinkan pengawas dari badan pengawas nuklir PBB mengunjungi situs militer Parchin. Tapi mereka membantah adanya kunjungan lanjutan karena mereka khawatir akan spionase.
Sebuah lembar fakta pada perjanjian nuklir mengatakan pemeriksaan pada semua situs mencurigakan di Iran diperlukan. Namun Iran mempertanyakan hal tersebut dan menolak lembar fakta itu.
Pada Ahad (19/4), Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menggambarkan klaim Barat terkait bom nuklir hanya mitos. Pernyataan Khamenei dilihat sebagai upaya Iran menguatkan posisinya untuk putaran baru pembicaraan.
"Amerika, Eropa dan beberapa lainnya membuat mitos senjata nuklir untuk menyebut Republik Iran sebagai ancaman. Tidak. Ancaman itu Amerika sendiri," kata Khamenei.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
