REPUBLIKA.CO.ID,TEL AVIV -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta waktu tambahan pada presiden untuk menyusun pemerintahan baru.
Permintaan tersebut diajukan secara formal pada Ahad (19/4) melalui kantor presiden. Alarabiya melaporkan, setelah memenangkan pemilu pada 25 Maret 2015 lalu, Netanyahu ditugaskan oleh Presiden Reuven Rivlin untuk membentuk pemerintahan selama empat pekan.
Namun, Netanyahu akan meminta perpanjangan hingga dua pekan dalam rapat kerja dengan Rivlin pada Senin (20/4) pagi.
"Di akhir pertemuan perdana menteri akan meminta perpanjangan waktu untuk membentuk pemerintahan koalisi yang baru," ujar humas kantor presiden Israel dalam pernyataan tertulisnya.
Menurut undang-undang, presiden memiliki kekuasaan untuk memperpanjang periode hingga maksimal 14 hari.
Jika pemerintahan baru belum juga ditetapkan, maka presiden akan menunjuk pemimpin partai lain untuk melakukan pembentukan pemerintahan dengan batas waktu 28 hari.
Sejak awal, Netanyahu diharapkan dapat membentuk pemerintahan koalisi yang terdiri dari Partai Likud (30 kursi), Yahudi Home (delapan), Yisrael Beitenu (enam), Shas (tujuh), United Torah Judaism (enam) dan Kulanu (10 kursi).
Pemerintahan koalisi nantinya akan menopang hubungan yang sempat menegang dengan pemerintah Presiden Barack Obama.
Pemerintah baru juga akan menghadapi tantangan terkait kesepakatan nuklir Iran, serta ancaman Palestina untuk menyeret Israel ke Pengadilan Kejahatan Internasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika