REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY -- Perdana Menteri Australia Tony Abbott memberlakukan kebijakan keras untuk menghentikan kapal pencari suaka, Selasa (21/4).
Dia mengatakan, Uni Eropa (UE) perlu mengikuti langkah itu. Abbott menggambarkan kebijakan tersebut sebagai satu-satunya cara mengakhiri korban jiwa di lautan.
Tanggapan Abbott tersebut dibuat setelah kapal nelayan penuh pendatang tenggelam di lepas pantai Libya pada akhir pekan lalu, dengan korban jiwa mencapai 800 orang.
Menteri luar negeri dan menteri dalam negeri UE bertemu di Luksemburg untuk membicarakan langkah-langkah mengatasi membanjirnya imigran yang ingin masuk ke Eropa.
Pemerintah konservatif Australia melaksanakan operasi yang dipimpin militer sejak mulai berkuasa pada September 2013, untuk mengusir balik kapal-kapal yang membawa pencari suaka sebelum mereka mendarat di benua itu.
"Kami mendapati ratusan, mungkin ribuan orang tenggelam dalam upaya keluar dari Afrika menuju Eropa. Satu-satunya cara anda bisa menghentikan jatuhnya korban jiwa pada kenyataannya adalah dengan menghentikan kapal-kapal itu", tambah dia.
Meski kebijakan kontroversial Abbott itu telah berjalan dengan sukses, tanpa ada satu pun kapal pencari suaka masuk dalam 18 bulan serta tidak ada kematian di lautan, penggerak hak asasi manusia mengatakan kebijakan itu melanggar kewajiban internasional Australia.
Sebelum kebijakan itu diberlakukan, hampir setiap hari kapal-kapal tiba dan ratusan orang tenggelam dalam perjalanan mereka menuju Australia.