REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Pendukung kelompok "Baju Merah" Thailand, Jumat (1/5), memberikan tanggapan kekhawatiran setelah saluran televisi milik oposisi berhenti mengudara. Hal itu menjadi pukulan baru bagi kebebasan berekspresi di kerajaan pimpinan militer itu.

Dalam pernyataan disiarkan di Facebook, pemimpin Baju Merah, Jatuporn Prompan menyebutkan Peace TV diperintahkan menghentikan penyiaran sejak Kamis pukul 20.30 waktu setempat oleh lembaga pengatur media negara tersebut.

Pada Jumat pagi, program televisi rutin di Thailand telah digantikan dengan layar uji coba. Peace TV ditutup dalam sebuah sengketa dengan pemimpin militer Thailand.

Saluran politik merupakan salah satu korban pertama sensor yang diberlakukan menyusul terjadinya kudeta. Larangan itu dicabut sekitar tiga bulan kemudian dengan syarat mereka menjauh dari isu-isu kontroversial atau mengkritisi rezim militer.

Namun, pemimpin penguasa dan Komisi Telekomunikasi Nasional (NTC) mengatakan Peace TV gagal menaati kesepakatan dan tetap menyinggung politik.

"Bahkan jika layar menjadi hitam, hati kami masih akan tetap merah," tulis seorang pengguna Facebook, Pongsak Chaiyawut.

"Ini versi kediktatoran dari rekonsiliasi," tulis Nong Suhatcha, merujuk pada janji militer untuk menjembatani perpecahan yang telah menimbulkan kemelut politik selama hampir satu dasawarsa di negara tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika