REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat berusaha memastikan setiap kesepakatan nuklir antara Iran dan P5+1 harus termasuk kemungkinan mengembalikan sanksi PBB jika Iran melanggar perjanjian. Seorang pejabat senior AS mengatakan kesepakatan juga seharusnya tidak dipengaruhi veto Rusia dan Cina.
Para negosiator hampir menyelesaikan pembicaraan di New York sejak sepekan lalu, Selasa (5/5). Pembicaraan tersebut berlangsung di sela-sela konferensi non-proliferasi nuklir.
Seorang diplomat yang tak ingin disebut namanya mengatakan topik terkait mekanisme sanksi PBB di masa depan juga mencuat dalam pembicaraan beberapa hari terakhir. Negosiasi tingkat ahli diperkirakan masih akan diteruskan.
AS dan Eropa ingin pelonggaran sanksi PBB pada Iran bisa bersifat reversibel. Ketika Iran melanggar, maka sanksi PBB otomatis kembali diterapkan. Para negosiator menyebutnya snapback. Isu ini menjadi salah satu yang penting bagi pemerintah Barat.
Pasalnya, jika tidak 'satu paket' maka Rusia dan Cina akan mudah memveto untuk pengembalian sanksi PBB. Duta besar AS di PBB Samantha Power menegaskan AS tidak ingin Rusia dan Cina menjatuhkan vetonya dalam perjanjian nuklir ini.
Masalah lain yaitu terkait mekanisme pembelian teknologi atom Iran yang dilarang di bawah sanksi PBB. Satu ide yang sedang dipertimbangkan adalah membuat komite pemeriksaan yang melibatkan Iran dan P5+1.
Kepala perundingan dari Iran, Wakil Menteri Luar Negeri Abbas Araqchi optimistis perundingan nuklir akan berakhir baik. ''Suasana pembicaraan baik dan mungkin untuk mencapai kesepakatan final pada 30 Juni,'' kata Aracqchi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
