REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menyetujui untuk membentuk koalisi Pemerintahan baru. Kesepakatan itu dilaporkan, tujuh minggu setelah partai Likud memenangkan pemilu. Tepat sebelum batas waktu akhir untuk pembentukan pemerintah.
Namun,Netanyahu memerlukan dukungan dari partai sayap kanan Bayit Yehudi untuk diperlukannya 61 kursi. “Dalam 67 tahun sejarahnya, Israel tidak pernah dikenal membentuk Pemerintah tetapi koalisi multi-partai,” kata wartawan BBC Kevin Connolly, di Yerusalem. “Tidak ada orang yang pernah memenangkan mayoritas parlemen langsung, tapi jarang bisa proses sampai seperti ini,” tambahnya.
Pemimpin Bayit Yehudi (Yahudi Home), Naftali Bennett, telah menuntut kementerian kehakiman sebagai imbalan atas dukungan dari delapan anggota parlemen itu.
Netanyahu telah dijamin oleh penawaran pada Selasa dengan tiga pihak - sentris Kulanu dan dua partai ultra-Ortodoks, United Torah Judaism (UTJ) dan Shas. Dia sekarang memiliki mayoritas hanya satu di parlemen 120-anggota, Knesset. Namun, mantan sekutu dan Menteri Luar Negeri Avigdor Lieberman mengatakan pada hari Senin bahwa partainya Yisrael Beitenu tidak akan bergabung dalam koalisi.
Dia telah mengeluh bahwa koalisi baru tidak cukup “nasionalis".
Ikuti Whatsapp Channel Republika
