REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Kepala Polisi Nasional Thailand Somyot Pumpunmuang telah mengusulkan pembangunan kamp penampungan Rohingya seiring meningkatnya jumlah aliran imigran baru-baru ini, Selasa (12/5). Usulannya tersebut juga dipicu maraknya jaringan perdagangan manusia di Songkhla dan Satun.

Menurut Somyot, upaya pemerintah Thailand selama ini memulangkan imigran Rohingya gagal. Karena itu ia mengusulkan penampungan yang akan membantu pemerintah mengatasi masalah secara sistematis.

Meski ide tersebut akan menarik lebih banyak imigran Rohingya ke Thailand, setidaknya pemerintah dapat menyelesaikan masalah nasional. Mereka dapat terdata dengan mudah.

Pengacara hak asasi manusia, Surapong Kongchantuk dari Dewan Pengacara Thailand mengatakan usulan tempat penampungan menjadi langkah pertama yang akan mengatasi masalah imigran Rohingya dengan cara yang manusiawi.

''Jika kamp siap, imigran ini akan didokumentasi dan diberikan bantuan yang diperlukan,'' kata Surapong, dikutip Bangkok Post.

Beberapa dari mereka adalah korban perdagangan manusia sehingga mungkin untuk dipulangkan. Namun, Surapong menegaskan tempat penampungan harus bersifat sementara agar tidak menimbulkan masalah lebih lanjut.

Juru bicara pemerintah Sansern Kaewkamnerd mengatakan isu keamanan nasional dan kemanusiaan harus diperhatikan dengan sangat hati-hati. Menurutnya, Thailand telah memiliki beberapa tempat penampungan dan pusat penahanan. Namun semuanya telah penuh.

Kaewkamnerd mendesak Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha membawa masalah imigran Rohingya ke ranah internasional dan meminta bantuan juga kerja sama.

Ikuti Whatsapp Channel Republika