REPUBLIKA.CO.ID, KHARTOUM -- PBB menyampaikan keprihatinan yang mendalam sehubungan dengan bentrokan antara Suku Rezeigat dan Ma'alia di Darfur Timur, Sudan, Senin (11/5).
"Saya sangat prihatin dengan meletusnya pertempuran. Kota kecil ini dipenuhi warga biasa, kebanyakan dari mereka perempuan dan anak kecil yang cuma berusaha hidup dalam kedamaian. Mereka tak boleh dibiarkan memikul beban konflik baru ini," kata Residen PBB dan Koordanitor Kemanusiaan di Sudan Geert Cappalaere dalam satu pernyataan.
Ia mendesak semua pihak secepatnya menghentikan perang, menahan diri untuk mencegah peningkatan kerusuhan dan mendukung upaya penengahan agar konflik selesai secara damai.
Konflik antara Suku Rezeigat dan Ma'alia berawal pada 1996 akibat sengketa tanah. Konflik tersebut belakangan berubah jadi kerusuhan setelah minyak ditemukan di daerah sengketa.
Bentrokan terakhir antara kedua suku itu terjadi pada Juli 2014 hingga menewaskan lebih dari 600 orang dan melukai tak kurang dari 900 orang dari kedua pihak. Lebih dari 55 ribu orang kehilangan tempat tinggal akibat pertempuran tersebut.
Selama bertahun-tahun, semua upaya rakyat dan pejabat telah gagal mengakhiri konflik suku itu.
Kerusuhan suku kerap terjadi di Darfur. Suku-suku dapat dengan mudah memperoleh senjata, sedangkan banyak bagian daerah tersebut tak memiliki pemerintahan yang efektif.
Wilayah Darfur terletak di wilayah barat jauh Sudan dengan total area sekitar 500 ribu kilometer persegi. Wilayah itu dipandang sebagai gerbang Sudan Barat yang berbatasan dengan Libya, Chad dan Republik Afrika Tengah.
Suku dan etnik masih menjadi tulang punggung lembaga politik, sosial dan ekonomi lokal. Rakyat di sana menghidupi diri melalui penggembalaan tradisional dan pertanian tadah hujan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
