REPUBLIKA.CO.ID, PRAHA-- Perdana Menteri Ceska, Bohuslav Sobotka, kembali menyampaikan sikap negaranya, yang menolak kuota wajib yang diusulkan Uni Eropa (UE) pada Rabu (13/5 tentang pendatang.

Ia mengatakan Republik Ceska ingin membantu pengungsi dengan dasar keputusan pemerintah yang berdaulat, bukan berdasarkan mekanisme yang ditetapkan oleh UE. Sobotkan mengatakan negaranya mempertahankan prinsip akal sehat.

Komisi Eropa pada Rabu mengumumkan sampai akhir Mei, Komisi akan mengajukan satu usul mengenai pembagian pengungsi di dalam seluruh negara UE berdasarkan pertimbangan gelombang pendatang saat ini. Komisi tersebut akan mengusulkan satu program yang akan memungkinkan penetapan kembali 20 ribu orang dari negara ketiga ke dalam UE secara resmi selama dua tahun.

"Menurut pendapat saya, tak ada kerangka dasar hukum di dalam UE mengenai dasar yang melandasi penerapan kuota," kata Sobotka sebagaimana dikutip Xinhua, Kamis.

Ia percaya pengesahan kuota dapat mendorong tekanan migrasi ke arah Eropa. Kuota Ceska mungkin sebesar 2,63 persen atau 525 orang berdasarkan program Komisi Eropa tersebut. Menteri Dalam Negeri Ceko Milan Chovanec mengatakan Republik Ceska tentu saja akan menangani 500 pengungsi.

Akan tetapi, lanjutnya, pemerintah ingin mendengar apa yang akan dilakukan selanjutnya, dan mengapa diusulkan bahwa Republik Ceska mesti menerima lebih banyak pengungsi dibandingkan dengan, katakan saja, Swedia.

Sobotka menegaskan Republik Ceska ingin memberi bantuan dengan dasar sukarela dan kemampuannya. Ia menyatakan masing-masing pemerintah UE paling mengetahui kondisi mereka sendiri. Ditambahkannya, Republik Ceska akan mengajukan posisinya dalam pertemuan Dewan Eropa dan mempertahankan kepentingan negara itu serta semua prinsip sesuai akal sehat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika