REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Perdana Menteri Inggris David Cameron mengajukan penambahan kewenangan kepada polisi untuk melawan teroris dengan memberikan mereka wewenang untuk mendeteksi percakapan online orang-orang yang dianggap sebagai ekstrimis. Selain itu polisi juga akan diberi wewenang untuk meminta pengadilan melarang ekstrimis menggunakan Twitter, Facebook, dan media sosial lainnya untuk berkomunikasi.
"Selama ini, kami terlalu lama menjadi masyarakat yang toleran dan pasif dengan menyatakan, selama kamu mematuhi hukum, kami akan membiarkanmu sendirian. Saat ini perlu ada langkah baru," ujar Cameron dilansir The Independent, Rabu, (13/5).
Namun rencana Cameron ini ditolak oleh Partai Liberal Demokrat. Mereka menilai rencana Cameron bertentangan dengan kebebasan HAM untuk berbicara yakni freedom of speech.
Namun Cameron tidak putus asa. Melalui Partai Konservatif yang mendukungnya, ia berharap rencananya bisa didukung dan dilaksanakan.
Kelompok Liberal dan kebebasan sipil menilai pemerintah akan menggunakan larangan ekstrimis menggunakan media sosial seperti Twitter dan Facebook untuk membungkam kelompok-kelompok lain yang yang sering memprotes kebijakan pemerintah. Mereka khawatir ini hanya alasan pemerintah untuk membungkam kelompok yang tak sejalan dengan keinginan pemerintah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
