REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Ban Ki-moon, Jumat (16/5), menyesalkan rencana terbaru untuk membangun permukiman Yahudi di wilayah Palestina dan mendesak pemerintah baru Israel membatalkan pembangunan itu.
Ban mengeluarkan imbauan itu setelah parlemen Israel, Kamis malam, menyetujui pemerintah sayap kanan baru Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang menghadapi ancaman terkait masa depan upaya perdamaian dengan Palestina.
Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa itu mengatakan sangat menyesalkan peningkatan kegiatan pemukiman pada tiga kesempatan selama tiga pekan berturut-turut di Tepi Barat dan di Yerusalem Timur.
Dia menekan pemerintah Israel menghentikan dan membatalkan keputusan tersebut untuk kepentingan perdamaian dan perjanjian akhir, yang adil.
PBB telah berulang kali menyeru Israel untuk menghentikan pembangunan pemukiman yahudi di tanah Palestina, yang telah dicap sebagai ilegal dan merupakan langkah untuk menghapus prospek negara Palestina.
"Masyarakat internasional tidak akan mengakui tindakan sepihak di lapangan dan status Jerusalem hanya dapat diselesaikan melalui negosiasi," kata Ban dalam sebuah pernyataan.
Robert Serry, utusan PBB untuk Timur Tengah yang akan mengakhiri tugasnya, mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB pada Maret bahwa pembangunan pemukiman mengancam untuk "menghancurkan peluang mencapai perdamaian".
Serry, yang sejak itu telah digantikan oleh diplomat Bulgaria Nickolay Mladenov, mengatakan dia tidak "tahu apakah itu sudah terlambat".
Ikuti Whatsapp Channel Republika