REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Seorang guru yang memperoleh izin untuk memilki anak tambahan di kampung halamannya di salah satu Provinsi di Cina harus melakukan aborsi.
Sebab, provinsi tempatnya mengajar memiliki aturan yang berbeda dengan kampung halamannya.
Kasus ini menggambarkan bila daerah yang berbeda memiliki peraturan keluarga berencana yang berbeda pula. Hal ini juga memperlihatkan masih adanya batasan kelahiran dalam keluarga di Cina. Meskipun peraturan satu anak telah melonggar baru-baru ini dalam kebijakan yang memungkinkan pasangan memiliki dua anak.
Biro Pendidikan, Kesehatan dan Komisi Keluarga Berencana di Libo County mengatakan dalam sebuah pernyataan, Qin Yi dan suaminya, Meng Shaoping masing-masing telah memiliki seorang putri dengan pasangan mereka sebelumnya. Itu artinya pasangan yang baru menikah tersebut tidak diperbolehkan memiliki anak sendiri sesuai dengan peraturan Provinsi Guizhou.
Dilansir AP Selasa (19/5) Qin harus melakukan aborsi pada akhir Mei ini jika tidak, ia akan dipecat dari pekerjaannya. Saat ini usia kehamilan Qin dikabarkan telah memasuki lima bulan.
Sebelumnya, pasangan tersebut mendapat izin untuk memiliki anak dari pihak berwenang di Kota Huangshan, Provinsi Anhui timur dimana kependudukan mereka terdaftar. Pihak berwenang kini tengah menyelidiki apakah Qin melakukan kepindahan tempat tinggal ke Anhui awal tahun ini untuk mendapatkan izin melahirkan.
Provinsi Anhui memberikan kemungkinan pasangan untuk memiliki anak jika mereka tidak memiliki lebih dari dua anak dari pernikahan sebelumnya. Sedangkan Guizhou hanya memungkinkan pasangan memiliki anak jika hanya ada satu anak dari pernikahan sebelumnya.
Masing-masing daerah menyusun sendiri aturan keluarga berencana mereka yang masuk dalam kebijakan nasional. Pada akhir 2013, kepemimpinan Cina mengumumkan akan memungkinkan dua anak bagi keluarga di mana orang tua adalah anak tunggal. Berbagai provinsi dan kota-kota telah menerapkan perubahan dengan langkah yang berbeda.
Cina mengeluarkan kebijakan yang tidak populer dengan mewajibkan kepemilikan hanya 'satu anak'. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya 400 juta kelahiran. Sebab, banyak demografi berpendapat rendahnya angka kelahiran akan mengembangkan eknomi Cina dan meningkatnya tingkat pendidikan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika