REPUBLIKA.CO.ID, TEPI BARAT -- Baru-baru ini Kementerian Pertananan Israel mengeluarkan peraturan baru yang kontroversial. Mereka meluncurkan proyek percontohan yang akan melarang warga Palestina menaiki bus yang sama dengan warga Israel.
Seperti dilansir Albawaba, muali Rabu (20/5), warga Palestina akan dilarang menggunakan bus yang dinaiki warga Israel. Padahal setiap harinya ada ratusan warga Palestina yang menempuh perjalanan dari Tepi Barat ke Israel untuk bekerja.
"Di bawah proyek percontohan selama tiga bulan, warga Palestina yang bekerja di Israel, mulai Rabu, jika ingin pulang ke rumah agar tak menggunakan bus yang sama dengan yang digunakan penduduk (Israel) dari Tepi Barat," kata salah seorang pejabat.
Banyak kritikus yang menganggap ini kebijakan yang salah arah. Mereka bahkan menyamakan larangan ini sebagai bentuk apartheid baru.
Menurut Jerusalem Post, Ketua Meretz Zahava Gal-On mengecam keputusan ini. Ia mengatakan hal seperti ini jelas tak dapat diterima di sebuah negara yang mengaku demokratis.
"Inilah bagaimana bentuk apartheid. Pemisahan bus untuk warga Yahudi dan Palestina membuktikan demokrasi dan pendudukan tak bisa hidup berdampingan," kata pemimpin Meretz tersebut.
Sebelum aturan kontroversial baru tersebut berlaku, pada Selasa (19/5), Utusan PBB untuk Timur Tengah telah memperingatkan bahwa banyak warga di Jalur Gaza sudah putus asa dan marah dengan nasib mereka. Nickolay Mladenov menjelaskan betapa hancurnya warga Gaza pascaperang Gaza.
Ia mengatakan, warga di wilayah Gaza marah pada semua orang termasuk kepada blokade Israel. Mereka juga marah pada penutupan perbatasan Rafah oleh Mesir dan ulah Hamas yang memaksakan pajak solidaritas. Wara Gaza menurut Mladenov juga mempertanyakan janji komunitas internasional yang akan membantu rekonstruksi Gaza.
"Warga Gaza putus asa dan marah," kata Mladenov dilansir Reuters.
Mladenov mengatakan, ia dan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon juga akan melibatkan pemerintahan baru Benyamin Netanyahu untuk kembali ke pembicaraan damai. Mereka ingin mengupayakan kembali solusi dua negara.
Utusan PBB itu juga mendesak Israel, membekukan kegiatan pembangunan permukiman. PBB dan sejumlah negara menganggap permkiman Israel merupakan kegiatan ilegal.
Tak hanya pada Israel, Mladenov juga menyerukan persatuan di dalam Palestina. Ia meminta dua faksi utama di Palestina yakni Hamas yang menguasai Gaza dan Fatah yang memimpin di Tepi Barat untuk bersatu demi kelangsungan Palestina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika