REPUBLIKA.CO.ID, SANAA -- Perundingan damai mengenai Yaman akan diselenggarakan di Jenewa pekan depan, Rabu (21/5). Houthi menyatakan siap untuk melanjutkan perundingan damai jika diselenggarakan di negara yang netral.
Perundingan ini akan dimediasi oleh PBB untuk mengakhiri serangan udara Arab Saudi melawan kelompok Houthi. Pemimpin kelompok Houthi Abdul Malek al Houthi memberikan tanggapan positif terkait pembicaraan Jenewa ini.
Ini merupakan satu-satunya solusi untuk konflik yang telah menewaskan 1.800 orang sejak Maret lalu. Duta PBB untuk Yaman Khaled Alyemany mengatakan pemerintahan Yaman Presiden Abd Rabbu Mansour Hadi akan diwakili oleh wakil Presidennya.
Namun sebelum pertemuan mereka menuntut Houthi keluar dari kota Yaman termasuk ibukota Sanaa. Dalam saluran TV memperlihatkan Houthi tidak memberikan indikasi pasukannya akan mengindahkan tuntutan untuk menarik pasukannya.
Mereka justru meminta anggota baru dan membuka kamp pelatihan baru. Sekjen PBB, Ban Ki moon mendesak semua pihak untuk terlibat dalam pemicaraan tanpa syarat. Ini merupakan satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik Yaman dengan negosiasi.
Dubes Saudi untuk PBB Abdullah al Moualimi akan mengesampingkan partisipasi Iran di Jenewa. "Tidak ada tempat untuk Iran dalam konsultasi di Jenewa," ujar dia.
Mereka belum memainkan peran yang penting dalam membantu menyelesaikan konflik Yaman. Moualimi mengatakan Iran tidak semestinya mendapatkan penghargaan dan kursi di perundingan tersebut. Namun PBB belum mengatakan siapa saja yang diundang untuk pembicaraan.
Juru Bicara PBB Farhan Haq mengatakan format pembicaraan masih dikerjakan. Haq mengatakan Utusan PBB untuk Yaman Ismail Ould Cheikh Ahmed mengunjungi Iran untuk membicarakan masalah Yaman.
Duta Besar Yaman, Alyemany mengatakan mantan Presiden Ali Abdullah Saleh dan Houthi tidak akan berpartisipasi dalam pembicaraan. Mengutip dari Al Jazeera, Houthi telah menyambut perundingan perdamaian di Jenewa.Namun pihaknya masih memperdebatkan siapa yang akan mewakili mereka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika