Kamis 21 May 2015 18:17 WIB

Abbott: Australia tak Dukung Rencana Penerimaan Pengungsi Asia

Perdana Menteri Australia Tony Abbott.
Foto: Reuters
Perdana Menteri Australia Tony Abbott.

REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY-- Perdana Menteri Australia Tony Abbott, Kamis, mengesampingkan rencana membantu menerima pengungsi, yang lari ke Asia Tenggara, dengan alasan akan memperburuk masalah dan mendorong lebih banyak orang naik perahu.

Abbott, yang pemerintahan konservatifnya menerapkan kebijakan menghentikan perahu, mengatakan bahwa Australia tidak akan mendukung orang berpikir bahwa mereka bisa naik perahu, bekerja sama dengan penyelundup manusia untuk memulai kehidupan baru.

"Tidak, tidak, tidak," kata pemimpin Australia itu.

Ia menambahkan jawabannya atas pertanyaan wartawan apakah ia akan menawarkan permukiman untuk pengungsi asal suku Rohingya, yang ditekan pemerintah Myanmar, dan Bangladesh. "Kalau kami memberi sedikit saja harapan kepada orang naik perahu, persoalan itu hanya akan menjadi semakin parah, bukan lebih baik," kata dia.

Sekitar 3.000 pengungsi telah diselamatkan oleh Malaysia, Indonesia, dan Thailand dalam kurun 10 hari terakhir setelah pemerintah Thailand menggerebek jaringan perdagangan manusia. Kebijakan Thailand ini membuat sindikat perdagangan manusia menjadi kacau dan menelantarkan para migran terlunta-lunta di lautan.

Abbott menegaskan peran Australia adalah menghentikan perdagangan manusia dengan strategi menghentikan perahu-perahu pengungsi itu masuk ke wilayah Australia.

"Cara terbaik untuk melakukan itu adalah dengan tegas bahwa seketika Anda menaiki perahu yang bocor, Anda tidak akan pernah mendapatkan apa yang Anda inginkan, yaitu sebuah kehidupan baru di negara Barat," kata dia.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanata Nasir menimpali pernyataan PM Abbott itu dengan mengingatkan bahwa Australia adalah negara yang menandatangani Konvensi Pengungsi, yang harus menanggung tanggung jawab yang melekat sebagai penandatangan konvensi tersebut.

"Negara penandatangan konvensi tentang pengungsi harus bertanggujawab. Ini adalah tergantung mereka untuk memastikan bahwa mereka bertindak sesuai dengan apa yang mereka telah tandatangani," kata Nasir kepada wartawan di Jakarta.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement