Sabtu 23 May 2015 13:15 WIB

Pemerintah Diminta Kawal Kesepakatan Soal Rohingya

Rep: Dyah Ratna Meta Novia/ Red: Satya Festiani
Pengungsi etnis Rohingya di Aceh.
Foto: Reuters
Pengungsi etnis Rohingya di Aceh.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS Ahmad Zainuddin mengatakan, meski hasil pertemuan belum menyentuh semua akar permasalahan, Indonesia mengapresiasi niat baik Myanmar untuk menyelesaikan masalah Rohingya.

ASEAN, ujar dia,  khususnya pemerintah Indonesia harus mengawal dan memastikan kesepakatan itu terlaksana dengan baik sesuai cita-cita ASEAN. "Indonesia harus mengawal Myanmar melaksanakan kesepakatan untuk menyelesaikan masalah Rohingya," ujarnya, Sabtu, (23/5).

ASEAN dan pemerintah Indonesia harus pastikan poin-poin kesepakatan tersebut dilaksanakan secara konsisten dan komitmen oleh Myanmar. Apalagi saat ini ASEAN  menuju integrasi Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan dimulai akhir tahun ini.

Integrasi ekonomi kawasan tersebut memerlukan stabilitas kawasan di bidang sosial, budaya dan politik. "Jangan sampai isu-isu keamanan dan HAM menyandera langkah yang sudah dilakukan ASEAN menuju MEA 2015."

Indonesia juga harus mengawal penyelesaian masalah Rohingnya karena merupakan amanat Pembukaan UUD 1945. Yakni Indonesia harus berperan aktif dalam ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Myanmar U Wunna Maung Lwin menyatakan Myanmar menyetujui empat poin kesepakatan untuk menyelesaikan masalah Rohingya. Salah satunya melaksanakan tawaran kerja sama Indonesia untuk pembangunan negara bagian Rakhine secara inklusif dan non-diskriminatif.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement