REPUBLIKA.CO.ID,RAMALLAH – Pernyataan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang ingin bernegosiasi terkai masa depan permukiman Israel di Tepi Barat memicu kemarahan warga Palestina. Palestina menganggap pernyataan tersebut sebagai langkah politik yang berpeluang mengancam wilayah Palestina.

Negosiator Palestina, Saeb Erakat mengatakan, konsep tersebut sebagai hal yang benar-benar tidak bisa diterima. "Usulan Netanyahu untuk membahas perbatasan blok permukiman adalah upaya untuk melegitimasi pemukiman," katanya. Selasa (26/5).

Menurutnya, perbatasan yang harus disahkan adalah batas negara yang diakui secara internasional pada 1967.   Sementara itu, Pejabat Palestina, Hanan Ashrawi, menyebut rencana Netanyahu sebagai langkah manipulatif secara politis dan hukum.

"Semua pemukiman Israel adalah ilegal dan bertentangan dengan hukum internasional. Upaya apapun untuk mencaplok dan melegalkan permukiman  adalah cara terang-terangan untuk mencuri lebih banyak tanah Palestina," ujarnya.

Pihak Israel mengatakan tujuan pembicaraan dengan Palestina adalah tercapainya pemahaman tentang perjanjian damai kedua negara. "Perdana Menteri Netanyahu mengatakan, negosiasi  akan memperjelas bagian mana dari Tepi Barat yang boleh dibangun Israel,” tutur sumber dari Israel.

Israel merebut Tepi Barat dalam perang Timur Tengah pada 1967. Kini, sekitar 580.000 pemukim Yahudi tinggal di wilayah tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika