REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Prancis akan membatalkan kesepakatan final nuklir Iran bersama enam negara besar jika Pemerintah Iran tidak membuka akses terkait nuklir dan situs militernya, Rabu (27/5).

Menteri Luar Negeri Prancis Laurent Fabius mengatakan Prancis tidak akan menerima kesepakatan jika pemeriksaan tidak tuntas. "Ya untuk kesepakatan tetapi tidak jika kesepakatan adalah untuk mengizinkan Iran memiliki bom atom," ujar Fabius, dilansir dari Reuters.

Posisi Prancis saat ini independen dan ingin damai. Fabius berharap seluruh negara terkait dapat mengadopsi pilihan Prancis. Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei pekan lalu menolak pemeriksaan internasional situs militer Iran dan akses untuk memeriksa ilmuwan nuklir.

Iran dan negara p5+1 telah melakukan pembicaran di Wina untuk kembali negosiasi sebelum batas waktu 30 Juni berakhir. AS mengatakan pihaknya tidak ingin memperpanjang batas waktu meski Prancis dan Iran berbeda pendapat.

"Kami tidak memikirkan perpanjangan melebihi 30 Juni,"ujar Juru Bicara Departemen Luar Negeri Jeff Rath. Pihaknya yakin kesepakatan akan selesai sebelum batas waktu berakhir.

Menteri Luar Negeri AS John Kerry akan bertemu dengan Menlu Iran Javad Zarif di Jenewa pada Sabtu (30/5) mendatang. Negosiator dipimpin oleh AS, Wendy Sherman yang sebelumnya ke Wina untuk membicarakan hal yang sama.

Sementara itu Perunding nuklir senior Abbas Araqchi mengatakan tenggang waktu dapat diperpanjang. Pihaknya tidak terikat dengan waktu tertentu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika