REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Uni Eropa geram pasca Rusia mengeluarkan larangan perjalanan pada 89 politisi asal negara Eropa, Ahad (31/5). Larangan termasuk untuk Sekretaris Jenderal Dewan Uni Eropa, Uwe Corsepius dan mantan wakil Perdana Menteri Inggris Nick Clegg.
UE menyebutnya sangat sewenang-wenang dan tidak bisa dibenarkan. UE mengatakan Rusia tidak memberi penjelasan lebih lanjut. Rusia hanya memberi rincian daftar diplomat dan pejabat setelah diminta.
''Daftar berisi 89 nama tersebut sekarang sudah dikirimkan oleh pihak berwenang Rusia. Namun kami tidak memiliki informasi lainnya terkait basis hukum yang digunakan, kriteria hingga proses untuk menuju keputusan tersebut,'' kata juru bicara UE, Sabtu (30/5), dikutip BBC.
Sebagian besar dari 'daftar hitam' tersebut adalah pejabat yang sering secara terang-terangan mengkritik Kremlin, termasuk Presiden Vladimir Putin dan perang di Ukraina. ''Kami menilai ini sangat sewenang-wenang dan tidak dapat dibenarkan, khususnya dalam tidak adanya klarifikasi dan transparansi,'' tambahnya.
Sementara Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan larangan tersebut adalah hasil dari sanksi UE terhadap Rusia. Seorang pejabat Rusia yang tidak ingin disebut namanya mengatakan pada kantor berita Rusia, TASS mengatakan bahwa ini adalah respon atas tindakan UE terhadap Rusia.
''Kenapa orang-orang itu masuk daftar? sederhana, ini adalah jawaban dari kampanye sanksi oleh UE dan beberapa negara,'' katanya.
UE menjatuhkan sanksi pada Rusia pasca aneksasi Crimea pada Maret 2014. UE memperpanjang sanksi karena pertempuran yang masih terjadi di Ukraina antara pasukan pemerintah dan separatis pro Rusia. UE menuduh Rusia berada dibalik kekacauan Ukraina.
Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte mengatakan tiga politisi asal Belanda masuk dalam daftar. Namun menurutnya, Belanda tidak akan mengindahkan larangan karena hal tersebut tidak berdasar pada hukum internasional.
Kepala badan intelegen Inggris juga menjadi target seperti direktur MI5, Jenderal Andrew Parker dan mantan kepala MI6 Sir John Sawers. Mantan menteri luar negeri Inggris, Sir Malcolm Rifkind juga masuk dalam daftar.
Ia mengaku mengetahui namanya masuk daftar dari media. ''Tidak ada sepatah kata pun dari Rusia,'' katanya. Kantor kementerian luar negeri Inggris membenarkan bahwa pihak berwenang Rusia tidak menyediakan basis legal apa pun untuk daftar dan nama-nama di dalamnya.
''Jika Rusia pikir tindakannya akan mengubah sanksi dari UE, mereka salah,'' kata kementerian dalam pernyataan. Ahli filosofi Prancis, Bernard Henri Levy, mantan Perdana Menteri Belgia Guy Verhofstadt dan mantan kepala perluasan UE, Stefan Fule juga masuk di dalamnya.
Menteri Luar Negeri Swedia Margot Wallstrom mengatakan tindakan ini akan meningkatkan ketidakpercayaan terhadap Rusia. Wallstrom mengatakan Swedia telah meminta penjelasan.
Ia menambahkan delapan pejabat Swedia termasuk dalam daftar termasuk anggota MEP Anna Maria Corazza Bildt. ''Saya malah bangga dan tidak takut. Ini memberi saya kepercayaan untuk melanjutkan. Jika Kremlin memasukan saya dan rekan lain maka artinya kami telah melakukan hal yang benar,'' kata dia.
Mantan Perdana Menteri Ceko, Karel Schwarzenberg berpendapat sama. ''Ketika saya melihat nama-nama lain, saya telah berada di klub yang luar biasa. Saya menganggapnya sebagai pujian,'' kata dia.
Situs berita Jerman, Bild melaporkan tujuh politisi dalam daftar berasal dari Jerman. Pemerintah mengeluhkan tertutupnya proses untuk mencapai keputusan larangan, termasuk mencantumkan nama-nama.
''Saat kita berusaha meredakan konflik di jantung Eropa, ini tidak membantu,'' kata Menteri luar negeri Jerman, Frank Walter Steinmeier. Laporan media Polandia menunjukan sebanyak 18 politisi jadi target, termasuk senat Bogdan Borusewicz.
Borusewicz adalah pembelot kunci era-komunis yang ditolak masuk ke Rusia pada bulan Maret ketika ia ingin menghadiri pemakaman aktivis oposisi vokal Boris Nemtsov yang ditembak mati di pusat kota Moskow. Beberapa politisi dan pejabat lain dilaporkan telah berhenti mengunjungi Rusia sejak beberapa bulan lalu.
Nama-nama lain berasal dari negara Polandia, Latvia, Lithuania, Estonia, Denmark, Finlandia, Swedia, Republik Ceko, Romania, Bulgaria dan Spanyol. Pemerintah Barat menduga bahwa daftar telah berlaku sejak beberapa waktu lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika