REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama mengatakan sikap dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menolak memerdekakan Palestina telah mengikis kredibilitas Israel di mata dunia dalam misi membawa perdamaian.
"Masyarakat internasional sudah tidak percaya bahwa Israel serius tentang solusi dua negara," kata Obama, dilansir Reuters Rabu (3/6).
Obama memperkirakan PBB akan meninjau kembali diplomasi pertahanan AS untuk Israel. Obama juga menegaskan dukungan AS untuk keamanan Israel dalam konflik Timur Tengah.
"Saya tidak melihat kemungkinan perjanjian kerangka kerja. Pertanyaannya adalah bagaimana kita membuat beberapa blok bangunan melalui kepercayaan dan kemajuan," kata Obama dalam sebuah wawancara di televisi Israel.
Sebagaimana diketahui, saat masa kampanye Pemilihan Umum Israel 2015, Netanyahu pernah mengatakan tidak akan mengakui kemerdekaan Palestina jika kembali terpilih menjadi perdana menteri. Dalam pernyataan lainnya, Netanyahu juga menyatakan komitmennya terhadap solusi dua negara. Namun, Obama tidak percaya dengan pernyataan Netanyahu tersebut.
Terakhir, AS melakukan mediasi perundingan antara Israel dan Palestina hampir setahun yang lalu terkait penyelesaian pembangunan Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diduki Israel. Menurut Obama, saat ini adalah waktunya untuk saling mengkoreksi diri.
Ia mencontohkan resolusi pro-Palestina di PBB, di mana Washington telah lama diblokir dalam nama mendorong diplomasi langsung antara kedua pihak. Namun, Obama pun seperti berhati-hati ketika ditanya apakah veto AS tersebut akan terus berlanjut.
"Nah, inilah tantangan. Jika ternyata tidak ada prospek proses perdamaian yang sebenarnya, jika tidak ada percaya ada proses perdamaian, maka itu menjadi lebih sulit untuk berdebat dengan orang-orang yang peduli tentang pembangunan pemukiman, mereka yang peduli situasi saat ini, " ucapnya.
Sementara itu Netanhayu tidak terlalu mengomentari terkait pernyataan Obama. Ia justru menekankan perlunya swasembada dalam pertahanan.
"Karena saat saya datang di keamanan Israel, kita harus mengandalkan kekuatan kita sendiri," kata Netanhayu.
Netanyahu justru menuding PBB mengakui dan mendukung kelompok Hamas terkenal di Palestina. Pernyataan itu terungkap setelah komite PBB yang mengurus organisasi non-pemerintah (NGO) mengakui Organisasi Palestinian Return Centre (PRC) sebagai NGO yang memiliki akses permanen dengan banyak forum dan badan dunia.
Menurut Netanyahu, Organisasi PRC memiliki keterkaitan dengan kelompok Hamas yang berkonflik dengan militer Israel. Oleh karena itu, Pemerintah Israel kecewa dan menuding PBB mendukung kelompok Hamas.
Dengan diakuinya Organisasi PRC oleh PBB, organisasi non-pemerintah tersebut dapat didengar aspirasinya oleh berbagai forum dan badan dunia.
Menanggapi tuduhan tersebut PRC mengaku sedang mempertimbangkan tindakan hukum terhadap delegasi Israel di PBB. Karena, tuduhan Israel tidak memiliki dasar yang jelas dan hanya berdasarkan data intelijen Israel dan sumber-sumber lain dari dalam Israel.
"Tuduhan tersebut dan pencemaran nama baik di mana kita digambarkan sebagai teroris dan berafiliasi dengan Hamas yang berbahaya, tidak berdasar dan akan memiliki konsekuensi negatif pada pekerjaan kami dan anggota," ujar PRC dalam pernyataannya.
Dalam pernyataannya PRC akan segera mengirim surat resmi protes kepada Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon dan 54 negara anggota Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC), yang memiliki kata akhir mengenai hal-hal LSM terkait.
Sementara itu, Hamas mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa wakil kepala nya, Ismail Haniyeh, menelepon Ketua PRC Majed Al-Zeer untuk mengucapkan selamat atas keberhasilan suara PBB. Tapi Sameh Habeeb, juru bicara PRC, membantah adanya percakapan tersebut.
Adapun dalam situsnya, PRC menggambarkan dirinya sebagai sebuah konsultan independen yang berfokus pada aspek historis, politik dan hukum dari Pengungsi Palestina yang berbasis di Inggris. Status resmi yang diberikan PBB terhadap PRC sebagai LSM memberikan kelompok akses ke tempat dan kesempatan untuk menghadiri atau mengamati banyak peristiwa dan konferensi di situs PBB di seluruh dunia PBB.
Ikuti Whatsapp Channel Republika